Badan Pusat Statistik memaparkan total impor Indonesia di Juli 2018 mencapai US$ 18,27 miliar atau meningkat sebesar 62,17 persen. Impor tersebut disumbang dari sektor migas sebesar US$ 2,61 miliar dan sektor nonmigas sebesar US$ 15,65 miliar. Jika diakumulasi, nilai impor Indonesia pada Januari - Juli 2018 tercatat US$107,32 miliar.

Selain itu, Ramadhan menuturkan, pembayaran operasional haji tidak digelontorkan langsung, melainkan secara bertahap dalam 4-5 bulan masa operasional haji. Sedangkan sisanya dibayar dalam bentuk rupiah, termasuk ongkos penerbangan haji.

Adapun pembayaran setoran awal dan setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) oleh jemaah juga menggunakan rupiah. “Dengan demikian, pada saat pembayarannya tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAR maupun USD dalam negeri,” tutur Ramadhan.

Meski begitu, Ramadhan tak memungkiri bahwa selama musim haji terjadi perpindahan devisa ke Arab Saudi. Namun, ia menilai semua negara mengalami hal sama mengingat pelaksanaan ibadah haji dan umrah hanya di Tanah Suci.

Ramadhan juga mengatakan pemerintah berupaya mengimbanginya dengan distribusi ekonomi kepada warga Indonesia yang bermukim di Saudi. Setidaknya dengan membantu sebagian dari WNI yang pendapatannya amat bergantung dari pelaksanaan haji dan umrah, misalnya pebisnis makanan, hingga pedagang asal Indonesia.

Sebelumnya, Anwar Nasution menjelaskan, yang dimaksud dengan banyaknya jumlah jamaah haji dan umrah malah menggerus devisa adalah karena pada akhirnya uang yang dikeluarkan oleh para jamaah hanya akan mengalir ke luar negeri. "Emang ada restoran padang di Mekah, misalnya? Enggak ada, kan? Paling warung-warung kecil. Ini yang salah, tidak dimanfaatkan dengan baik," kata dia.

Anwar Nasution juga mengatakan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga dikarenakan fundamental ekonomi di Indonesia masih sangat lemah. Menurut dia, fundamental ekonomi Indonesia dianggap belum mampu menahan gejolak dari luar. "Bohong pemerintah itu mengatakan kalau fundamental ekonomi Indonesia kuat. Omong kosong," kata dia.

Buktinya, kata Anwar Nasution yang juga mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah yang berada di angka 10 persen. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang berada di angka 20 persen, rasio penerimaan pajak Indonesia hanya setengahnya. "Padahal kita udah 73 tahun merdeka. Ngapain merdeka kalo ngutang melulu, pinjam melulu," ujar dia.

Lebih jauh, Anwar Nasution menilai ekonomi Indonesia saat ini sangat rawan terhadap gejolak dari luar negeri yang menyebabkan jika bunga meningkat maka biaya pembayaran utang di Indonesia juga meningkat. Selain itu, jika kurs meningkat juga mengakibatkan naiknya harga suatu komoditas. "Tempe, itu harganya naik karena impor kedelainya," tutur dia.

Baca: Bantah Anwar Nasution, Ekonom: Ada 4 Ukuran Fundamental Ekonomi

Anwar Nasution juga mengatakan lembaga keuangan dalam yang ada di Indonesia juga dinilai masih sangat lemah. Lembaga keuangan yang dimaksud yaitu bank pemerintah seperti empat bank negara (BUMN). "Maksudnya 4 bank negara ini enggak bisa lawan bank-bank seperti CIMB, Maybank dan juga Development Bank of Singapore."

KARTIKA ANGGRAENI