TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah terus berusaha menggunakan instrumen-instrumen kebijakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah bisa menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Baca: Sri Mulyani: Anggaran Perbaikan Gempa Lombok Sudah Cair Rp 1,9 T

"Sekarang ini sudah mencapai tingkat progress yang baik, itu kami lakukan terus," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di level 5,3 persen. Menurut Sri Mulyani, proyeksi itu dibuat dengan tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan dicapai dan menjadi acuan perhitungan.

"Jadi dalam hal ini kami akan melihat dari sisi supply dan demand," ujar Sri Mulyani. Adapun agregat permintaan berasal dari sisi konsumsi, investasi, ekspor, maupun pertumbuhan dari pengeluaran pemerintah.

"Jadi angka yang disampaikan di situ adalah angka yang memang menunjukkan suatu tingkat realistis dan diharapkan akan menimbulkan kredibilitas dari angka-angka APBN," tutur bekas Direktur Bank Dunia itu.

Sebelumnya Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS menyoroti target pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla. Dalam pidatonya, 16 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi di 2019 akan menyentuh 5,3 persen.

"Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan yang tinggi dapat memberikan semangat pada rakyat," ujar juru bicara Fraksi Gerindra Ramson Siagian.

Ramson lantas mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Janji itu disampaikan sejak Jokowi melaksanakan kampanye. Harapannya pertumbuhan ekonomi yang menjulang itu bisa meningkatkan kemakmuran rakyat.

"Sampai tahun kelima atau tahun terakhir, program pembangunan kabinet kerja atau tahun terakhir Jokowi - JK juga masih jauh dari janji pertumbuhan ekonomi tujuh persen," ujar Ramson.

Sejauh ini, pemerintah masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan setiap tahun. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,79 persen dari target 5,7 persen. Setahun setelahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen dari target 5,2 persen.

Pada 2017, target pertumbuhan 5,17 persen juga tidak tercapai. Pemerintah hanya mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi di level 5,07 persen. Sementara di 2018 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2 persen pada akhir tahun.

"Fraksi Gerindra sangat mengharapkan pemerintah Jokowi - JK dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 serta 5,2 persen di 2018,"ujar Ramson. "Namun jika melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengelola sumber daya alam Indonesia, Gerindra masih tanda tanya apakah dapat direalisasikan atau tidak."

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Melalui juru bicaranya, Adang Sudrajat, PKS berujar realisasi pertumbuhan ekonomi sejak awal era Presiden Jokowi hanya berkisar 5 persen alias di bawah target 7 persen yang digaungkan pada masa kampanye.

Baca juga: Sri Mulyani Kunjungi Korban Gempa Lombok, Serahkan Uang Rp 1 M

"Ada gap dua persen lebih artinya Jokowi - JK gagal penuhi janji ekonomi. Target tahunan pun selalu gagal dicapai,"ujar Adang. Lantaran itu, akhirnya indikator kesejahteraan masyarakat pun, menurut dia, sulit dicapai.

Baca berita lainnya tentang Sri Mulyani di Tempo.co.