TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan utang pemerintah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. "Kita terima sama-sama sebagai konsekuensi kita membangun masyarakat," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Selasa, 21 Agustus 2018.

Baca: Rasio Utang Terhadap PDB Terus Naik, Ini Rencana Sri Mulyani

Schneider menjelaskan, tiap presiden memiliki fokus masing-masing untuk membangun Indonesia. Kali ini, Presiden Joko Widodo, kata dia, fokus pada infrastruktur, kesehatan, dan investasi sumber daya manusia.

Untuk membangun itu semua, negara butuh uang. Menurut Schneider, pinjaman atau utang dilakukan jika penerimaan negara tidak dapat memenuhi belanja negara. " Pertimbangan yang dilakukan selama budget defisit," tutur Schneider.

Dia berujar, belanja negara terjadi untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Selain itu, Schneider mengatakan, Indonesia mampu membayar utang-utang sebelum jatuh tempo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun depan pemerintah menghadapi tantangan cukup berat khususnya dalam mengelola anggaran karena utang jatuh tempo yang besar. Sedikitnya besar utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 mencapai Rp 409 triliun.

Sri Mulyani menyatakan penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab serta sustainable. Kahwa kondisi utang negara saat ini dengan outstanding Rp 4.253,02 triliun masih pada level aman, yakni 29,74 persen terhadap PDB.