Jokowi Janji Gaji PNS 2019 Naik, Prabowo: Pikirkan Rakyat Miskin

Jumat, 17 Agustus 2018 09:06 WIB

Bakal calon presiden Prabowo Subianto tiba di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai rencana kenaikan gaji pokok dan pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) serta para pensiunan dengan rata-rata 5 persen tahun depan. Meski hal itu baik, menurut dia, perbaikan ekonomi jauh lebih penting untuk memperbaiki kehidupan rakyat miskin.

Baca: Jokowi Janjikan Gaji PNS Rata-rata Naik 5 Persen Tahun Depan

“Kalau setiap usaha memperbaiki kesejahteraan PNS, guru, ABRI itu baik dan bagus. Yang penting kemampuan ekonomi kita," ujar Prabowo di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. "Ingat, rakyat Indonesia yang miskin itu harus kita pikirkan."

Hal ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebutkan rencana pemerintah menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi PNS serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen pada 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kelanjutan kebijakan penggajian yang telah dilakukan pada 2018.

Baca: Sri Mulyani Pastikan PNS Tahun 2019 Terima THR dan Gaji ke-13

Advertising
Advertising

"Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya," kata Jokowi, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis. Jokowi menyampaikan hal itu dalam pidato keterangan pemerintah atas RAPBN 2019 beserta nota keuangannya.

Lebih jauh, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian dan lembaga. Percepatan pelaksanaan reformasi itu di antaranya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Senada dengan Prabowo, bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno menyatakan kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan belum memihak pada perbaikan ekonomi nasional. “Kebijakan yang belum terlalu berpihak pada stabilitas harga, khususnya harga bahan pangan," ujarnya.

Ke depan, menurut Sandiaga, perbaikan ekonomi akan menjadi salah satu agenda pembenahan yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. "Tanpa mengkritik kepemimpinan sekarang, tapi kita melihat ada beberapa poin yang menurut kami bisa diperbaiki," tuturnya.

Jauh lebih penting dari kenaikan gaji dan pensiunan PNS itu, menurut Sandiaga, pihaknya menjanjikan sejumlah program pembenahan ekonomi yang pada intinya untuk menstabilkan harga sejumlah bahan pokok. "Menghadirkan satu pasokan yang lebih jelas lagi, distribusi yang lebih lancar, sederhana, harga sejumlah terbuka dan berkeadilan. Itu yang kita inginkan,” katanya.

BISNIS

Berita terkait

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

21 menit lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

46 menit lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

1 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

2 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

3 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

3 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

3 jam lalu

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

4 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

4 jam lalu

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya