TEMPO.CO, Jakarta - Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menambah plafon penyaluran kredit usaha rakyat alias KUR di tahun 2018 dari Rp 120 triliun menjadi Rp 123,53 triliun.

"Untuk mendorong optimalisasi penyaluran KUR, khususnya di sektor produksi serta pencapaian target penyaluran KUR di tahun 2018," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir di kantornya, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Iskandar berujar penambahan plafon penyaluran KUR tahun 2018 tersebut juga memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Ia berharap dengan kebijakan tersebut UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau.

Secara umum, Iskandar mengtakan kinerja KUR sampai dengan Semester I Tahun 2018 mencatatkan capaian yang positif. Berdasarkan data realisasi KUR yang dihimpun oleh sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, kata dia, sejak tahun 2015 sampai dengan 30 Juni 2018, nilai KUR yang telah disalurkan sebesar Rp 277,4 triliun dengan outstanding sebesar Rp 130,8 triliun kepada 11,8 juta pelaku UMKM. "Capaian tersebut juga diikuti dengan terjaganya tingkat Non Performing Loan (NPL) KUR pada tingkatan 1,06 persen,” ujar Iskandar.

Sedangkan penyaluran KUR dari 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 tercatat telah disalurkan sebesar Rp 64,6 Triliun atau 55,2 persen dari target penyaluran Rp 117,08 triliun di tahun 2018. Iskandar pun menyampaikan, agresivitas capaian KUR tersebut juga diikuti dengan terjaganya tingkat NPL di angka 0,01 persen. Pemerintah juga berhasil menjaga dominasi porsi penyaluran KUR kepada usaha mikro.

“Hal tersebut tercermin dengan penyaluran KUR Mikro sebesar Rp 41 triliun yaitu 63,5 persen dari penyaluran KUR, diikuti dengan KUR Kecil sebesar Rp 23,3 Triliun yaitu 36,1 persen dari penyaluran KUR, dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp 231 Miliar yaitu sebesar 0,4 persen dari penyaluran KUR,” kata Iskandar.

Untuk penyaluran kredit usaha rakyat menurut wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi penyaluran KUR sebesar 54,9 persen, diikuti dengan Sumatera 19,4 persen, Sulawesi 10 persen, Bali & Nusa Tenggara 7,1 persen, kemudian Kalimantan 6,4 persen, serta Maluku & Papua 2,2 persen.