TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan inklusi keuangan pada 2019 mencapai 75 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengklaim saat ini tingkat inklusi keuangan masyarakat sudah mencapai 60 persen.
“Di hari ulang tahun OJK yang keenam ini, kami harap dapat meningkatkan akses masyarakat kecil ke sektor keuangan formal,” kata Wimboh di upacara perayaan hari jadi ke-6 OJK, di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu, 22 November 2017.
Wimboh mengatakan salah satu strategi OJK dalam inklusi keuangan adalah meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Menurut dia, OJK akan fokus menyalurkan KUR ke daerah-daerah di luar jawa. “KUR sudah sangat agresif saat ini.”
Dia menyebut peningkatan akses keuangan bagi masyarakat kecil menjadi salah satu fokus OJK. Tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia saat ini, kata Wimboh, sebenarnya sudah cukup baik. “Alhamdulillah sudah cukup baik, tapi masih banyak yang perlu ditingkatkan,” tuturnya.
Wimboh berujar OJK masih memiliki tantangan lain, misalnya terkait dengan investasi bodong. Saat ini OJK sudah bisa mengatasi maraknya investasi bodong.
Dia bersyukur literasi keuangan masyarakat sudah semakin meningkat sehingga masyarakat tidak lagi tertarik dengan iming-iming penghasilan besar dari investasi bodong. “Investasi bodong sudah bisa kami atasi,” ujarnya.
Selain itu, Wimboh mengatakan, OJK akan terus mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan untuk memfasilitasi kebutuhan negara dalam pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan peran pasar modal.
“Mudah-mudahan ke depannya pembiayaan infrastruktur dan akses masyarakat ke keuangan bisa lebih besar. Tentunya kami tetap memperhatikan perlindungan konsumen,” ucap Wimboh.
Sebelumnya, OJK menargetkan inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen pada 2019. Inklusi tersebut meliputi masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan dengan target masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Menurut data OJK, inklusi keuangan masyarakat telah menyentuh 60 persen. Meski begitu, baru sekitar 30 persen masyarakat yang mengetahui, terampil, percaya, serta punya kemampuan menggunakan produk dan layanan keuangan.
