Alasan Bappenas Usulkan Revisi Rasio Gini di RAPBN 2019

Senin, 23 Juli 2018 14:42 WIB

Kolong jembatan Manggarai yang ditinggali 3 keluarga di Manggarai, Jakarta, 6 September 2014. Menurut data Badan Pusat Statistik dalam 3 tahun penurunan tingkat kemiskinan 11,25 persen yakni mencapai 28,28 juta jiwa. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan merevisi target rasio gini di Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 dengan menggunakan standar ukuran tiga digit. Perubahan itu dilakukan karena selama ini pergerakan rasio tersebut ada di rentang 0,001-0,005.

Baca: Tekan Kemiskinan Single Digit, Bappenas Optimalkan Bansos

Dalam hal ini, Bappenas mengusulkan revisi rasio gini dalam RAPBN 2019 dari yang sebelumnya 0,38 menjadi 0,385. Staf Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rahma Iryanti, menyatakan, angka ini dikeluarkan setelah survei sosial ekonomi (Susenas) per Maret 2018 dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan pihaknya memang akan menggunakan menambahkan satu digit di belakang koma untuk target rasio Gini. “Rasio gini itu susahnya sekarang perubahannya hanya bisa dilihat 3 digit," ujarnya, Sabtu, 21 Juli 2018.

Baca: BPS Jelaskan Penyebab Rasio Gini Turun Tipis

Advertising
Advertising

Saat ini 0,376 itu dinilai 0,38 dan 0,384 itu juga 0,38. "Padahal kita lihat pergerakan gini ratio itu sekarang kecuali ada lonjakan besar ada di tataran 0,002 sampai dengan 0,005,” tuturnya. Rasio gini sebelumnya tercatat di level 0,393 pada Maret 2017 dan turun menjadi 0,389 pada Maret 2018.

Bambang menjelaskan penurunan rasio gini pada Susenas 2018 karena faktor penurunan ketimpangan di kota, sementara ketimpangan di desa mengalami kenaikan. Hal itu bukan karena program dana desa dan bantuan sosial (bansos) yang tidak berhasil, melainkan pertumbuhan kelas menengah di desa yang lebih cepat. "Pertumbuhan kelompok menengah ke atas di desa cukup tinggi, ini belum diiringi pertumbuhan yang tinggi pada kelompok miskin, sehingga gini desa meningkat," kata Bambang.

Lebih jauh, Bambang pun optimistis melalui berbagai bauran kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kemiskinan. Hal itu mulai dari peningkatan kesejahteraan hingga peningkatan kapasitas sdm, target penurunan ketimpangan dapat tercapai.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI berharap pemerintah merevisi ulang target rasio Gini 2019 yang dianggap belum mencerminkan perbaikan ketimpangan sebelum nantinya ditetapkan dalam nota keuangan. Hakam Naja, Anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi PAN, menegaskan asumsi rasio gini sebesar 0,38-0,39 menjadi sinyal bahwa RAPBN 2019 tidak memperhatikan masalah ketimpangan.

Hal itu dipertanyakan karena rasio gini tidak menunjukkan ada perubahan signifikan. Hakam berharap pemerintah dapat mengubah asumsi rasio gini menjadi 0,375-0,38, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 0,38.

BISNIS

Berita terkait

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

2 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya