Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

image-gnews
Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Cina sepakat membentuk tim ihwal penggarapan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan rencana proyek perpanjangan kereta cepat Jakarta-Bandung ini hal yang wajar.

Namun, ia meminta supaya pemerintah tidak lagi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dalam operasionalnya. "Yang penting tidak menggunakan APBN. Jangan seperti sekarang (kereta cepat Jakarta-Bandung), awalnya tidak menggunakan (APBN) ternyata dalam perjalanannya sama saja," katanya saat dihubungi, Selasa, 23 April 2024.

Ia mengungkapkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membuat serta mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Surabaya ini tidaklah sedikit. Karena itu, ia menegaskan agar pemerintah tidak menggunakan dana APBN sepeserpun.

"Silakan membangun, kalau itu dianggap layak dan nanti tinggal dihitung konsensinya untuk berapa tahun," ucapnya. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak kembali memaksakan proyek kereta cepat ini apabila ujungnya Badan Usaha Milik Negara yang dibebani biaya melalui penyertaan modal negara.

Penggunaan APBN dalam penggarapan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, menurut dia, berdampak pada kondisi transportasi di tiap daerah yang belum merata. Kondisi transportasi yang buruk di daerah menyebabkan munculnya bisnis travel gelap di daerah-daerah.

Karena itu, Djoko menilai sebaiknya dana APBN digunakan untuk membangun transportasi daerah yang terpuruk, ketimbang memprioritaskan proyek kereta cepat ini. "Saya kritik habis-habisan kalau sampai pakai APBN lagi. Kita harus ada regulasi yang menolak itu," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mengungkapkan bahwa tidak melihat urgensi yang begitu signifikan atas rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini. Menurut Djoko, proyek kereta cepat perpanjangan dari Jakarta-Bandung ini keinginan pribadi dari Menko Luhut.

"Kalau saya lihat, ya, Pak Luhut aja punya urgensi. Pengin Indonesia itu hebat, padahal di luar Jawa itu terpuruk transportasinya," katanya.

Djoko juga berkomentar soal klaim Luhut yang menyebut kereta cepat Jakarta-Bandung sukses karena lonjakan penumpang. Menurut dia, banyaknya penumpang kereta cepat itu dikarenakan harga tiket yang murah serta jauh dari harga yang ideal.

"Tapi nanti kalau sudah di atas Rp 300 ribu, mungkin (penumpang) akan berkurang karena menggunakan moda lainnya," ujarnya. Lonjakan penumpang dengan tarif tiket di bawah harga ideal ini membuat bisnis kereta cepat Jakarta-Bandung sulit balik modal. 

Pilihan Editor: Syarat IPK 3,5 Rekrutmen KAI untuk Manajemen Trainee, Gaji 25-35 Juta kalau Sudah Manajer

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

5 menit lalu

Sebuah mesin bekerja untuk mengurangi polusi dipasang di sekitar area konstruksi saat polusi udara menyelimuti wilayah Beijing, Cina, 18 Desember 2016. REUTERS/Stringer
Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

26 menit lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

3 jam lalu

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. REUTERS
Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".


Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

17 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.


Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

19 jam lalu

Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]
Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.


Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Gedung DJKI Kemenkumham (Kemenkumham)
Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?


Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Ilustrasi gelombang panas ekstrem.[Khaleej Times/REUTERS]
Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.


Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

1 hari lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.


Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Booth BYD di PEVS 2024. (Foto: Gooto/Dimas Prassetyo)
Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.


Jalan Raya di Cina Ambles, Sedikitnya 48 Orang Tewas

1 hari lalu

Jalan tol runtuh pada Rabu dini hari di Guangdong, Cina. Wang Ruiping/Xinhua
Jalan Raya di Cina Ambles, Sedikitnya 48 Orang Tewas

Korban tewas akibat amblesnya jalan raya di Cina selatan telah meningkat menjadi 48 orang