TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemerintah yang mewajibkan penambang batu bara menjual 25 persen hasil produksinya ke pasar lokal (domestic market obligation) masih menyisakan masalah. Banyak pemasok belum bisa memasok batu bara karena tak cocok dengan standar milik PT PLN (Persero) sebagai pembeli.

"Penambang yang memproduksi batu bara berkalori sangat rendah dan yang tinggi sulit dipenuhi di pasar dalam negeri," ungkap Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu bara Indonesia Hendra Sinadia kepada Tempo, Kamis 28 Juni 2018. Dia tidak memiliki angka pasti berapa perusahaan yang merasa kesusahan.

Simak: Penambang Tolak Pemerintah Intervensi Harga Batu Bara

Batu bara berkalori sangat rendah memiliki nilai kalori per gram di bawah 4.000. Sedangkan emas hitam yang bernilai tinggi bernilai kalori di atas 6.100 kalori per gram. Angka itu tak sesuai dengan spesifikasi rata-rata pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN yang berkisar 4.000-5.000 kalori per gram.

Sementara, penjual harus memenuhi kuota DMO sesuai dengan kewajiban pemerintah. Jika tak mencapai kuota, pemerintah bakal memangkas batas produksi batu bara penambang di tahun berikutnya.

Simak: ESDM Akui Belum Bisa Pastikan Pembatasan Produksi Batubara

19 April lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebenarnya membolehkan penambang melakukan transfer kuota. Artinya, penambang yang tidak menjual batu bara sesuai DMO bisa membeli kuota dari perusahaan yang memiliki persentase produksi yang melebihi kewajiban. Maklumat disampaikan melalui surat ke seluruh penambang.

Namun, Hendra menganggap surat itu tidak cukup. Saat ini, dia mengatakan banyak transfer kuota yang mandek lantaran para pihak berbeda kepentingan. Hambatan utama adalah soal harga. Hingga saat ini tak ada dasar yang valid untuk menentukan berapa nilai jual-beli batu bara. "Kepentingannya beda-beda. Bisa jadi karena nanti tenggatnya mepet, penjual kuota mematok harga yang tinggi," ujar Hendra.

Asosiasi berharap pemerintah segera mengatur skema transfer kuota. Sebab, pada awal Juli mendatang, seluruh perusahaan harus melaporkan hasil produksi sekaligus penjualan batu baranya ke dalam negeri. "Mekanisme transfer kuota masih belum jelas," tutur dia.

Selain mengatur kuota, pemerintah juga menetapkan harga khusus batu bara domestik maksimal US$ 70 per ton. Jika harga batu bara acuan di bawah itu, maka pembeliannya mengacu ke harga pasar. Besaran itu berlaku bagi batu bara berkalori 6.322 per gram.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Bambang Gatot Ariyono menyatakan pemerintah tak akan menerbitkan aturan khusus transfer kuota. Detil transaksi diserahkan kepada perusahaan dengan skema business to business. Dia berharap asosiasi bisa memfasilitasi keluhan anggotanya.

"Diserahkan pada asosiasi saja. Jadi tidak perlu aturan khusus," kata Bambang.

Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk tak ambil pusing soal pemenuhan kewajiban batu bara domestik. Sebab perusahaan menargetkan produksi tahun ini sebesar 25,88 juta ton. Penjualan ke PLN nantinya akan sebesar 13,74 juta ton. Angka itu setara 53 persen dari total produksi.

"Kami tak khawatir soal DMO. Pasokan kami ke PLN bahkan berpeluang bertambah lagi menjadi 15 juta ton," kata Sekretaris Perusahaan Bukit Asam, Suherman.

Korporasi juga memanfaatkan transfer kuota sebagai sarana menanggok laba. Saat ini ada lima perusahaan yang mengajukan pembelian kuota DMO Bukit Asam. Jika berhasil, perusahaan akan menyerahkan lima juta ton DMO ke pembeli. Suherman mengatakan harga per tonnya sekitar US$ 18-20.

"Saat ini prosesnya masih dalam tahap negosiasi. Mudah-mudahan hasilnya positif," ungkap dia.

Pekan ini PLN mencatat konsumsi batu bara domestik mencapai 44 juta ton. Angka tersebut meningkat 42 persen dibanding bulan Januari-Juli tahun lalu sebesar 30,8 juta ton. "Per hari ini sudah 44 juta," kata Kepala Satuan Batu bara PLN Harlen.