Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pertambangan Indonesia keberatan terhadap rencana pemerintah mengatur harga batu bara khusus pasar domestik. Jika berlaku, kebijakan berisiko memukul harga batubara di pasar global.
"Pasti reaksi pasar negatif dan harga terkoreksi. Kami cenderung (pemerintah) jangan menyentuh harga," tutur Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia Ido Hutabarat kepada Tempo, Senin 19 Februari 2018.
Saat ini, kata Ido, penambang baru menikmati keuntungan dari kenaikan harga batubara setelah harganya terus menurun sejak 2012. Pemerintah juga kebagian berkah penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp 40,6 triliun atau 125 persen dari target yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2017. Jika harga kembali melemah, Ido menyatakan penerimaan negara bakal terpangkas hingga di bawah target tahun ini sebesar Rp 32 triliun.
Selain itu, kebijakan harga juga bisa memperlemah perusahaan batubara yang terdaftar di bursa saham. Pasalnya, 25 persen dari pendapatan perusahaan akan diatur oleh pemerintah. "Apa pemerintah memikirkan reaksi investor yang membeli saham perusahaan batubara?" katanya.
Dia lebih memilih langsung menyisihkan sebagian penerimaan untuk mengurangi beban PT PLN (Persero). Risikonya, menurut Ido, jauh lebih rendah dibandingkan pembatasan harga yang diusulkan perusahaan.
PLN mengajukan kebijakan khusus batubara domestik lantaran harga batubara terus naik. Bulan ini, harga batubara acuan tembus US$ 100 per ton. Beban biaya operasinya membengkak hingga Rp 15 triliun tahun lalu.
PLN sempat mengusulkan harga batubara domestik yang dihitung berdasarkan biaya penambangan dan keuntungan yang wajar pada tahun lalu. Berbeda dari sistem saat ini, batubara domestik diserap dengan harga pasar. Tapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menolaknya karena dianggap skema itu tidak memancing efisiensi perusahaan.
Tahun ini PLN mengusulkan lagi formula baru harga batubara lokal. Konsepnya, harga memiliki batas bawah dan batas atas yang bisa dievaluasi saban lima tahun. Menurut Kepala Subdirektorat Harga Tenaga Listrik Kementerian Energi Jisman Hutajulu, PLN mengajukan skema batasan harga. Batas bawahnya mencapai US$ 60 per ton. Sedangkan batas atasnya mencapai US$ 70 per ton. Detil harga, kata Jisman, masih harus dibahas pemerintah bersama perusahaan.
Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan batubara bukan sekadar komoditas, melainkan sumber energi untuk menyalakan setrum. Sehingga, kata dia, penggunaan harga pasar sebagai patokan jual beli menjadi tidak relevan. "Listrik itu untuk apa? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 60 persen listrik diproduksi dari batubara sehingga jadi tulang punggung," tuturnya.
Menurut Iwan, kebutuhan batu bara perusahaan terus bertambah lantaran pembangkit listrik tenaga uap baru terus bermunculan. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2017-2026, PLN menargetkan pengadaan PLTU milik swasta mencapai 12.845 megawatt (MW). Sebagian besar PLTU bakal menyanggan beban kelistrikan Jawa-Bali.
Iklan
