Susi Pudjiastuti: Perdagangan Perikanan Kuartal I Surplus US$ 1 M

Selasa, 26 Juni 2018 10:23 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim perdagangan di sektor perikanan sepanjang kuartal pertama 2018 telah mencatatkan pencapaian yang positif. Menurut dia, capaian ini diperoleh karena menurunnya tren illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal dalam beberapa tahun terakhir.

"Kuartal pertama Indonesia sudah surplus sekitar US$ 1 miliar," kata Susi saat ditemui selepas acara open house di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V, Senayan, Jakarta Selatan, Senin malam, 25 Juni 2018. Berkurangnya illegal fishing, kata dia, telah membuat stok ikan bertambah dan otomatis mengerek produksi dan penjualan nelayan.

Baca: Susi Pudjiastuti Ajak Norwegia Berantas Kejahatan Perikanan

Susi mengatakan bukan hal mudah untuk mencapai nilai surplus US$ 1 miliar ini. Laut Indonesia, kata dia, sempat menderita kerugian hingga Rp 2.000 triliun lebih saat illegal fishing masih marak terjadi.

Meski mencatatkan hasil perdagangannya yang positif, Susi tetap gencar menggenjot sektor perikanan Indonesia. Akhir Mei 2018, Susi bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan itu, Susi berharap Indonesia diberikan fasilitas bea masuk produk perikanan sebagaimana yang telah diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam. Menurut dia, rata-rata bea masuk 7 persen selama ini telah membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di Negeri Sakura itu.

Simak: Menteri Susi Kunjungi Norwegia, Ini Hasilnya

Susi menjelaskan Indonesia pantas mendapatkan pembebasan tarif bea masuk ini mengingat Indonesia jauh lebih gencar dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dibandingkan Vietnam dan Thailand. Ia berpendapat, jika Indonesia dibebaskan tarif bea masuk, maka manfaat bukan hanya dapat dinikmati pengusaha perikanan Indonesia, tetapi juga pengusaha Jepang yang berinvestasi pada industri pengolahan hasil laut.

Pada 19 Juni 2018, Susi menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Oslo, Norwegia, yang membahas isu-isu kelautan seperti tata kelola laut bebas hingga ilegal fishing. Dalam pertemuan ini, Susi mengusulkan agar pertemuan tingkat tinggi ini bisa bekerja sama dengan Our Ocean Conference, sebuah pertemuan tahunan yang juga membahas isu yang sama. "OCC memiliki kelebihan dalam mengumpulkan komitmen untuk penyehatan lingkungan," kata Susi dalam keterangannya.

Lihat: Berantas Ilegal Fishing, Susi Pudjiastuti Tuai Pujian di Roma

Menurut Susi Pudjiastuti, upaya penyelamatan laut bergerak linier dengan upaya pemerintah menggenjot bisnis sektor perikanan. Saat ini, kata dia, isu soal illegal fishing telah menjadi perhatian serius negara-negara di dunia sehingga Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjadi leader atau pemimpin khusus dalam isu ini.

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

1 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

2 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

13 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

24 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

36 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

36 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

37 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

42 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

43 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

43 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya