TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian fokus terharap stabilitas perekonomian di Kwartal II. Dia tidak mau berspekulasi naiknya perekonomian karena diberikannya Tunjangan Hari Raya (THR). "Kita lihat saja nanti," ujarnya di Komplek Parlemen, Kamis, 24 Mei 2018.

Dia menjelaskan, momentum pertumbuhan ekonomi dilihat dari komponen yang berkontribusi, salah satunya investasi di sektor ekspor. Dia bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi di kwartal II.

Baca: Sri Mulyani Sebut Gejolak Kurs Rupiah Jadi Tantangan Awal Perry Warjiyo

Kali ini, pemerintah memberikan THR kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Pajak THR tersebut juga ditanggung oleh pemerintah. Tidak hanya meliputi gaji pokok, tetapi juga mencakup tunjangan kinerja, tunjangan tambahan, dan tunjangan jabatan.

Dengan diberikannya THR tersebut, diharapkan perekonomian juga mengalami kenaikan. Saat ini, jumlah anggaran untuk pembayaran THR sesuai Undang-undang No. 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 senilai Rp 35,76 triliun. Nilainya meningkat 68,9 persen dibandingkan dengan tahun lalu, karena 2017 pensiunan tidak memperoleh THR.

Untuk jumlahnya sesuai Undang-undang No. 15/2017 tentang APBN 2018 yang dianggarkan senilai Rp35,76 triliun. Angka tersebut mencakup THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, dan gaji 13 sebesar Rp 5,24 triliun. Kemudian, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun, dan pensiun ke-13 sebesar Rp 6,85 triliun.

Nantinya, pembagian tunjangan hari raya serta gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) masing-masing akan dibagikan di bulan Juni dan Juli. Aturan detail soal pembayaran THR dan gaji ke-13 ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan pengajuan pembayaran THR oleh satuan kerja dapat diajukan ke kantor perbendaharaan negara pada akhir Mei 2018. Dengan memperhatikan ada lebih dari 25 ribu satuan kerja, pembayaran diproyeksikan dapat selesai pada awal Juni 2018.