TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan, aturan pajak untuk transaksi dalam bisnis di dunia maya (e-commerce) sedang dirundingkan. Model pajak yang akan diterapkan bervariasi, sesuai dengan bentuk transaksi namun tidak akan diciptakan jenis pajak baru.
"Kalau dari sisi jenis pajaknya tuh, nggak ada yang baru, ya PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai)," kata Direktur Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Februari 2018.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, aturan mengenai e-commerce yang tengah digodok tidak mencakup transaksi via media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Menurut Rudiantara, orang yang berjualan melalui media sosial masih termasuk sektor informal sehingga tidak dikenai pajak.
Menurut Suahasil, yang membuat aturannya berbeda adalah tinjauan dan analisa bentuk bisnisnya. Bentuk bisnis dalam e-commerce cukup variatif, seperti media sosial dan iklan baris. Perbedaan bentuk bisnis e-commerce itulah yang perlu untuk terus dikaji dengan mengaitkan para pengusaha di bidang e-commerce tersebut.
"Konsultasi tentang pajak e-commerce kami lakukan terus karena teman-teman dari pelaku usaha juga ingin tahu persis," ucap Suahasil.
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
3 hari lalu
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.
