BKPM: Investasi E-Commerce Sulit Didata

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com

    Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Thomas Lembong mengatakan pihaknya mengalami kesulitan terkait dengan pendataan investasi yang masuk ke perusahaan e-commerce dan rintisan (startup). Thomas menyoroti adanya sejumlah aktivitas suntikan modal terhadap beberapa perusahaan e-commerce dan startup.

    Kendati demikian, investasi itu belum terdata dalam realisasi investasi yang disusun BKPM. "Pengumuman investasi triliunan, puluhan triliun rupiah, ratusan juta, miliaran dolar AS (Amerika Serikat), tapi data ini belum tercermin di dalam data BKPM," kata Thomas di kantor pusat BKPM, Selasa, 30 Januari 2018.

    Simak: JK Miris Produk Cina Rajai E-Commerce di Indonesia 

    Thomas memaparkan perkembangan nilai investasi e-commerce dan startup baru cenderung mengalami lonjakan yang signifikan. Situasi itu membuat BKPM kesulitan melakukan klasifikasi dan kategorisasi bidang usaha yang bervariasi.

    Thomas menegaskan pihaknya akan melakukan pembenahan terkait dengan pendataan investasi yang masuk ke perusahaan e-commerce dan startup. Pembenahan tersebut, kata dia, perlu segera dilakukan mengingat angka investasinya sangat besar.

    "Total investasi di e-commerce dan startup hampir separuh investasi migas (minyak dan gas). Pertumbuhannya 30-50 persen per tahun," ujarnya.

    Selain itu, total investasi penanaman modal asing mencapai kisaran US$ 25-30 miliar. Capaian tersebut menegaskan pertumbuhan investasi pada e-commerce dan startup di Indonesia sangat tinggi.

    "Diharapkan ini dipelihara dan dijaga baik-baik. Jangan sampai menghadapi kendala dan faktor-faktor negatif ,yang membuat investasi ini lari ke negara lain," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.