TEMPO.CO, Washington - Pemerintah akan tetap menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 karena angka perkiraan itu sudah disepakati dalam rapat Panitia Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, asumsi pertumbuhan dipertahankan karena melihat outlook perekonomian secara keseluruhan.

Pemerintah, menurut Sri Mulyani, juga yakin perekonomian membaik setelah ada proyeksi otimistis dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi global. "Setelah melihat outlook ekonomi, kita bisa memperbaiki kualitas APBN dan melihat risiko serta kesempatan dari kebijakan negara maju," katanya, di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia (IMF-WB) 2017 di Washington DC, AS, Ahad waktu setempat, 15 Oktober 2017.

Baca: IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan RI Menjadi 5,2 Persen

Sebelumnya IMF memproyeksikan perekonomian global tumbuh sebesar 3,6 persen pada 2017. Angka tersebut naik menjadi 3,7 persen pada 2018. Meski begitu angka pertumbuhan global tersebut masih memberikan kewaspadaan terhadap datangnya risiko. "Proyeksi ini memberikan arah pandangan dan menjadikan kita mempunyai sense terhadap risiko," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan proyeksi perekonomian global tersebut lebih positif dari yang diperkirakan karena saat ini terjadi momentum pertumbuhan yang cukup kuat. Momentum pertumbuhan itu terdorong oleh perbaikan kinerja investasi dan perdagangan internasional.

Namun, IMF juga mengingatkan adanya risiko yang bisa mengganggu terjadinya pemulihan dan untuk itu setiap negara diharapkan bisa membuat kebijakan yang bisa memperkuat fundamental, pada saat penguatan ekonomi sedang terjadi.

Risiko pertumbuhan tersebut antara lain pemulihan yang belum cukup kuat karena belum didukung oleh kenaikan prod uktivitas, ancaman dari pembalikan modal karena normalisasi kebijakan moneter dari negara-negara maju, dan krisis geopolitik, katanya. "Untuk itu, IMF mengatakan negara-negara untuk melakukan kebijakan dalam rangka memperkuat reformasi di fiskal terkait penerimaan dan belanja, kebijakan moneter serta struktural," ujar Sri Mulyani.

ANTARA