BP Kantongi Izin Lingkungan Kilang Tangguh  

Minggu, 3 Agustus 2014 12:01 WIB

British Petroleum. perthnow.com.au

TEMPO.CO, Jakarta - British Petroleum Regional President Asia Pacific, Christina Verchere, mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah memberikan izin lingkungan atas proyek pengembangan kilang gas Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. "Selain itu, analisis dampak lingkungan atau amdal yang mencakup komitmen pemeliharaan lingkungan dan pengembangan sosial juga telah disetujui oleh kementerian," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Tempo, Ahad, 3 Agustus 2014.

Pihak BP menerima izin tersebut pada 24 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.37.07 Tahun 2014. Menurut Christina, terbitnya surat izin tersebut menjadi pintu masuk untuk memulai proyek pengembangan di kilang Tangguh. Rencana pengembangan, kata dia, mencakup kilang LNG ketiga atau Train 3 yang akan meningkatkan total kapasitas produksi gas alam menjadi 11,4 juta ton per tahun (MTPA). "Saat ini kilang Tangguh berhasil memproduksi gas alam mencapai 7,6 juta ton per tahun dari kilang LNG Train 1 dan Train 2," kata Christina. (Baca:Tangguh Salurkan Listrik ke Bintuni )

Ihwal nilai proyek pengembangan kilang Tangguh, Christina menyebut angka US$ 12 miliar atau setara dengan Rp 141,4 triliun. Ia mengklaim, dengan terbitnya izin tersebut, proyek pengembangan Train 3 bisa segera rampung, sehingga kilang itu kelak bisa mencukupi kebutuhan energi nasional dari sumber gas alam. "BP dan mitra proyek berkomitmen akan memasok 40 persen dari hasil produksi Train 3 atau sebesar 1,5 juta ton per tahun kepada PT PLN (Persero) untuk kebutuhan listrik masyarakat Indonesia," tuturnya. (Berita terkait: Tender Unit 3 Tangguh Segera Diumumkan)

Kilang Tangguh merupakan konsesi migas yang dioperasikan oleh enam kontraktor migas selain British Petroleum. Saat ini, persentase kepemilikan saham oleh BP di proyek tersebut mencapai 37,16 persen. Mitra-mitra kontrak Tangguh lainnya adalah MI Berau B.V. yang memegang saham 16,03 persen; CNOOC Muturi Ltd dengan kepemilikan saham 13,9 persen; Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd dengan 12,23 persen kepemilikan saham; KG Berau/KG Wiriagar yang mengantongi saham 10 persen; Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc. dengan 7,35 persen kepemilikan saham; serta Talisman Wiriagar Overseas Ltd. dengan 3,06 persen saham. (Baca: Debat, Hatta Keliru Sebut Harga Baru Gas Tangguh)




RAYMUNDUS RIKANG R.W.




Baca juga:
Hari Ini Puncak Arus Balik Via Purbaleunyi
Tolak Bayar Paten, Microsoft Gugat Samsung
Pendukung ISIS Menyebar dari Jawa Sampai Sulawesi
Arus Balik Mudik, Kemacetan Parah di Purwokerto

Berita terkait

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

23 Februari 2024

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.

Baca Selengkapnya

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

3 Januari 2023

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

24 November 2022

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

23 November 2022

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.

Baca Selengkapnya

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

23 November 2022

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.

Baca Selengkapnya

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

28 Oktober 2022

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri

Baca Selengkapnya

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

21 Juli 2022

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

SKK Migas melaporkan kegiatan pengeboran di Blok Andaman I,II, dan III belakangan makin intensif.

Baca Selengkapnya

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

25 April 2022

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

BPH Migas menjelaskan beberapa proyeksi untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) selama periode Idul Fitri.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

24 Oktober 2021

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

Raden Pardede mengatakan salah satu kontributor krisis energi saat ini akibat mulai ditinggalkannya industri fosil

Baca Selengkapnya

Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

22 Januari 2021

Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

Pemerintahan Joe Biden untuk sementara menangguhkan izin pengeboran minyak dan gas di daratan dan perairan federal untuk memerangi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya