Ini Kriteria Pengganti Chatib Basri Pimpin BKPM

Selasa, 21 Mei 2013 14:21 WIB

Muhammad Chatib Basri bersama Istri, Dana Iswara sebelum acara sumpah jabatan menteri keuangan di Istana Negera, Jakarta, (21/5). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan ada tiga kriteria utama yang dibutuhkan agar bisa menjadi pengganti Chatib Basri sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut dia, pengganti Chatib bisa dari kalangan dunia usaha maupun kalangan profesional Badan Usaha Milik UMN.

Kriteria pertama, kata Hatta, calon kepala BKPM yang baru harus mampu menjaga iklim investasi. "Kedua, harus mampu menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Ketiga, ia harus mampu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang mendorong investasi," katanya di Istana Negara, Selasa, 21 Mei 2013. Hatta mengatakan paket baru kebijakan ekonomi bertujuan menjaga momentum dan investasi.

Hatta mengaku tidak mengetahui siapa sosok kepala BKPM baru. Ia pun enggan berspekulasi mengenai nama-nama yang potensial menjadi kepala BKPM baru. Tapi ia mengatakan presiden telah memikirkan kepala BKPM yang baru. "Belum saya belum mau berspekulasi untuk itu. Memang bapak presiden waktu itu pernah memikirkan," katanya.

Ketua Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung, menilai kepala BKPM yang baru haruslah sosok yang bisa mendorong investor lokal dan asing agar mengalirkan modalnya ke Indonesia. "Selama ini fokus kita kan lebih banyak pada investor asing. Menurut saya, dengan kapasitas ekonomi Indonesia yang sudah sebesar ini, investor lokal pun harus sudah lebih di-encourage," katanya.

Chairul menilai waktu 1,5 tahun merupakan tantangan bagi Chatib untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia berharap dalam waktu yang relatif singkat tersebut, Chatib bisa membuat kondisi fiskal Indonesia menjadi lebih baik. Menurut dia, dengan situasi ekonomi global yang melemah, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terpengaruh dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

"Karena penerimaan terpengaruh, menteri keuangan harus pintar, bagaimana menyiasati uang yang diterima kurang ini tapi tetap bisa menggerakkan ekonomi secara maksimal," katanya.

Hari ini, Chatib Basri resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Agus Martowardojo yang akan menempati pos baru sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta pada jam 11.00. Upacara pelantikan dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri anggota kabinet Indonesia Bersatu II.

ANANDA TERESIA



Topik terhangat:
PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
Bisnis Labora Sitorus Dimulai dari Miras Cap Tikus

Begini Kronologi Katon Bagaskara Terjatuh

PKS: Ada yang Mencari-cari Kesalahan Kami

Di Prancis Ada Masjid Gay

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

4 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

6 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

8 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

9 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya