Pengendalian Inflasi Ala Chatib Basri

Selasa, 21 Mei 2013 14:13 WIB

Muhammad Chatib Basri mengucapkan sumpah jabatan pada acara pelantikan Menteri Keuangan di Istana Negera, Jakarta, (21/5). Chatib Basri menggantikan pejabat sementara Menteri Keuangan Hatta Rajasa. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan dampak inflasi memang tidak terelakkan jika harga BBM subsidi naik. Tapi, ia menilai ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi serta mengatasi dampaknya jika harga BBM subsidi naik.

"Kalau kenaikan BBM dilaksanakan akan ada dampak inflasi itu betul. Pemerintah sendiri memperkirakan inflasi yang sekarang 4-5 persen bisa naik ke sekitar 7 persen," kata Chatib usai dilantik di Istana Negara, Selasa, 21 Mei 2013.

Menurut dia, langkah pengendalian inflasi yang bisa dilakukan adalah mengendalikan harga dari komoditas yang berpengaruh paling besar dalam inflasi yaitu pangan. "Ketika ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa pasokan pangan ada maka inflasinya relatif bisa diredam," katanya.

Chatib mencontohkan ketika beberapa bulan lalu inflasi melambung karena tingginya harga produk hortikultura. Tapi inflasi bisa langsung dikendalikan setelah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian mengambil langkah tepat untuk mengamankan pasokan produk hortikultura.

Menurut dia, ke depan, Indonesia harus mengendalikan harga dari komponen yang paling berkontribusi banyak pada inflasi yaitu produk pangan sehingga tingkat inflasi tak lagi melonjak seperti yang terjadi beberapa bulan lalu. "Ada ruang sebetulnya untuk membuat dampaknya menjadi lebih kurang dari yang kita perkirakan," katanya.

Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah bagaimana menyediakan rakyat kecil bantuan yang sesuai agar bisa beradaptasi dengan kenaikan BBM subsidi. Chatib mengatakan shock yang dirasakan masyarakat kecil harus diimbangi dengan kompensasi pemerintah. Kompensasi yang diberikan, kata Chatib, bisa berupa dana kompensasi beasiswa siswa miskin (BSM) atau bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM).

"Kenapa ini penting, karena ketika Anda shock harus dibantu terlebih dahulu. Orang selalu katakan berikan kail bukan ikal tapi kita tidak harapkan orang kerja kalau dia lapar. Bantuan yang sifatnya sementara dan langsung itu harus," katanya.

Chatib menilai langkah ini merupakan upaya untuk mengubah struktur dari subsidi yang tadinya hanya bermanfaat bagi kelas menengah menjadi subsidi yang bermanfaat bagi rakyat miskin. Menurut dia, dana kompensasi ini merupakan perlindungan bagi rakyat miskin yang masih sulit beradaptasi dengan kenaikan harga BBM subsidi.

ANANDA TERESIA



Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

2 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

4 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

6 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

7 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya