Sektor Tekstil Terancam Pasar Bebas Asean

Selasa, 14 Mei 2013 13:37 WIB

Buruh bekerja di pabrik tekstil. REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Industri Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Ramon Bangun, mengatakan sektor tekstil nasional terancam kalah bersaing dengan negara-negara Asean dalam penyelenggaraan Asean Economic Community pada 2015 mendatang. Tekanan internal serta industri tekstil negara Asean yang lebih siap menjadi penghambat perkembangan industri tekstil Indonesia dalam AEC.

Faktor pertama, negara-negara Asean seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos telah memiliki perjanjian dagang dengan bea khusus untuk memasarkan produk mereka ke Eropa dan Amerika Serikat. "Sedangkan Indonesia tidak memiliki perjanjian ke mana-mana. Dari sisi ini saja sudah menyulitkan kita," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2013. Ramon berharap Indonesia segera meraih kesepakatan dengan Uni Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif).

Ramon menilai perjanjian ini akan meningkatkan pasar tekstil Indonesia. Sehingga secara kapasitas bisa bersaing dengan Vietnam, Myanmar, atau Laos dalam AEC. "Kesepakatan CEPA makin cepat makin bagus karena kita akan bisa cepat masuk pasar mereka," katanya.

Kementerian Perindustrian juga menilai, Indonesia tidak bisa meluncurkan produk tekstil yang sama dengan negara-negara Asean lain. Karena diyakini akan kalah bersaing. Menurut dia, Indonesia harus mengandalkan produk lain yang berbeda dengan produk tekstil negara-negara Asean tersebut. "Kalau kita tetap sama barangnya, tidak akan bisa melawan. Jadi sekarang ini yang diminta dari Indonesia adalah produk tekstil yang tahan kusut," katanya.

Pelaku tekstil tanah air, kata Ramon, juga harus mulai bermain pada sektor menengah dan atas. Menurut dia, pemain tekstil di kelas menengah bawah akan mudah kalah dengan pemain asing. "Jadi kita memang harus pindah, tidak mungkin lagi bermain di sektor bawah. Kalau tidak pindah akan sulit bersaing dengan Vietnam misalnya," katanya.

Untuk memperkuat industri dalam negeri, Ramon menilai program restrukturisasi yang tengah dijalankan sekarang dapat membantu Indonesia meningkatkan daya saing dengan negara Asean lain. Industri juga disarankan menggunakan mesin-mesin asal Eropa seperti dari Jerman atau Swiss yang memiliki kapasitas tinggi. "Jangan hanya terpaku dengan mesin Cina karena Cina pun menggunakan mesin dari Eropa," katanya.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

16 jam lalu

Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

Tahun ini target penggunaan produk dalam negeri dari belanja barang dan belanja modal ditargetkan sekitar 95 persen

Baca Selengkapnya

Asosiasi Sebut Pemerintah Belum Serius Membenahi Industri

17 jam lalu

Asosiasi Sebut Pemerintah Belum Serius Membenahi Industri

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia menyebut pemerintah belum serius membenahi industri dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Saling Kritik

1 hari lalu

Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Saling Kritik

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saling tuding sebagai biang menumpuknya ribuan kontainer barang impor di pelabuhan

Baca Selengkapnya

Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

2 hari lalu

Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

Kemenperin memastikan sejak regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor berlaku, tidak ada keluhan dari pelaku industri

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

9 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

11 hari lalu

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?

Baca Selengkapnya

233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

13 hari lalu

233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

PT Sepatu Bata melakukan PHK ratusan karyawan secara bertahap. Bagaimana jaminan terhadap hak-hak pegawai pabrik sepatu itu?

Baca Selengkapnya

Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

16 hari lalu

Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.

Baca Selengkapnya

Maknai Semangat RA Kartini, Ini Kelebihan Perempuan di Industri Garmen

26 hari lalu

Maknai Semangat RA Kartini, Ini Kelebihan Perempuan di Industri Garmen

Keahlian perempuan memberikan keuntungan sendiri khususnya di unit bisnis garmen J99 Corp.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

27 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya