TEMPO.CO,Surabaya- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengharapkan kepada pengambil kebijakan di tingkat daerah mempermudah perizinan investasi di sektor energi, khususnya pemanfaatan gas bumi bagi industri. Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, mengatakan peran pemerintah daerah penting untuk mengembangkan pasar, agar investor tertarik berinvestasi karena mereka butuh kepastian pasokan energi.

Menurutnya, sengkarut perizinan ini masih banyak ditemukan oleh pelaku usaha sektor energi. Ia mengakui, pemerintah daerah punya peran penting mengoptimalkan potensi energi yang banyak tersebar di penjuru pelosok Tanah Air. "Perizinan pengembangan gas bumi ini harus lebih dipermudah lagi untuk memaksimalkan potensi energi yang ada," katanya dalam diskusi publik Tempo bertajuk “Arah dan Kebijakan Pengembangan Industri Gas di Indonesia” di Hotel Novotel Surabaya, Selasa 19 Maret 2013.

Susilo mengatakan sejak bergulirnya rencana moratorium impor mineral mentah yang akan diberlakukan pada awal 2014, keberadaan gas bumi menjadi nilai tawar investor, selain kemudahan perizinan dan tata ruang. Pengusaha mulai melirik untuk mendirikan pabrik smelter di Indonesia. Namun, pabrik ini butuh pasokan listrik besar yang itu artinya butuh energi murah, yakni gas bumi.

Selain mendorong pemerintah daerah proaktif, ia juga berharap trader-trader gas segera membangun fasilitas pipanisasi yang dibutuhkan. Sebab, keberadaan trader gas tanpa fasilitas, hanya membuat harga gas lebih mahal dan munculnya persaingan tidak sehat.

Susilo mengakui potensi gas yang dimiliki Jawa Timur cukup berlimpah, tapi tak didukung infrastrukturnya. Akibatnya, surplus gas tersebut hanya dinikmati sebagian industri. Kementerian ESDM, katanya, sudah membikin unit kerja yang khusus menangani masalah perizinan tersebut. "Gas asal Jawa Timur ini tidak diekspor, semua untuk domestik. Sayangnya, tidak didukung infrastruktur," ucap Susilo.

Direktur Perencanaan Investas PT PGN Tbk, M. Wahid Sutopo, menuturkan butuh kepastian usaha dan kemudahan untuk membangun infrastrukutur gas berjaringan. Ia mencontohkan ihwal sinkronisasi antara pasokan, infrastruktur dan kesiapan pelanggannya. Sebab, bisnis di sektor hilir gas bumi juga mengundang resiko tinggi, selain butuh kemudahan izin pemerintah daerah.

Wahid berharap, izin lokasi dari pemda agar lebih dipermudah guna mengurangi high cost economy dalam pembangunan jaringan pipa gas. Tanpa ada kepastian usaha, ia yakin akan sulit mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga. "Membangun pipa SSWJ itu butuh dana US$ 1,2 miliar dan menunggu kepastian hingga 5 tahun. Bank bisa mencairkan setelah pasokan dipastikan siap dan izin lengkap," katanya.

Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Dewi J. Putriatni menyatakan kesiapannya mempermudah izin di sektor energi. Pihaknya pun terus mendorong pemanfaatan energi murah dengan mempermudah perizinan kepada setiap pemda tingkat II. Namun ia juga menyarankan kepada Kementerian ESDM agar membuat regulasi yang tegas soal trader-trader gas bumi swasta tanpa fasilitas.

Sebab, kata Dewi, pasokan dan permintaan gas bumi di Jawa Timur sangat berlimpah, tapi tidak diimbangi infrastrukturnya. Dewi menuding, keberadaan 12 trader gas di Jawa Timur tanpa fasilitas hanya membuat melambungkan harga gas. "Kami sudah mempermudah izin-izin itu. Tinggal bagaiman pemerintah pusat membuat aturan main para trader gas ini," kata Dewi.

DIANANTA P. SUMEDI