Jero Wacik Minta Penyerapan Anggaran Lebih Baik  

Senin, 17 Desember 2012 18:38 WIB

Menteri ESDM Jero Wacik. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik berharap penyerapan anggaran Kementerian pada 2013 bisa lebih baik daripada tahun ini. Jero mengatakan, hingga saat ini penyerapan anggaran Kementerian baru 80 persen dari alokasi 2012, yaitu Rp 15,8 triliun.

"Tahun depan, anggaran kami lebih besar, Rp 18,8 triliun. Ini harus dikejar agar penyerapannya lebih baik sehingga pembagian DIPA dipercepat. Kalau dibagikan sekarang, tender bisa dilakukan lebih awal," kata Jero Wacik seusai menyerahkan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) 2013 untuk Kementerian ESDM di kantornya, Senin, 17 Desember 2012.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM akan mendapat alokasi anggaran terbesar, Rp 10,2 triliun. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, menyatakan sebesar Rp 10 triliun akan dikelola oleh PLN untuk meningkatkan sambungan dan jaringan listrik. "Untuk listrik pedesaan Rp 3,5 triliun, sekitar Rp 6,5 triliun untuk gardu induk dan transmisi. Sedangkan untuk belanja pegawai, perawatan gedung, dan lain-lain di Ditjen Listrik Rp 200 miliar," kata Jarman ketika ditemui di tempat yang sama.

Pada 2011 dan 2012, disediakan anggaran Rp 9,2 triliun untuk investasi sambungan listrik pedesaan, gardu induk, dan transmisi listrik. Dengan anggaran yang cukup besar ini, Jarman menyatakan, dalam dua tahun terakhir, terdapat 2,5 juta sambungan baru. "Tahun ini sampai November sudah ada 2,5 juta sambungan baru. Mungkin sampai akhir tahun 2,6 juta sambungan baru. Tahun depan, kami targetkan penambahan pelanggan baru 2,5 juta sampai 2,9 juta sambungan baru," kata Jarman.

Jarman mengakui penyerapan anggaran ketenagalistrikan agak lambat, terutama yang terkait dengan proyek gardu induk dan transmisi. Saat ini, penyerapan anggaran belanja di direktorat jenderal sudah sekitar 80 persen, demikian pula di satuan kerja listrik pedesaan, yang penyerapannya sudah mendekati 90 persen. "Satker proyek gardu induk dan jaringan ini agak sulit karena masalahnya di pembebasan lahan ini terkait pihak lain seperti pemda dan lintas kementerian," katanya.

Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, mengatakan, anggaran direktorat jenderalnya ditekan tahun depan. Anggaran yang tahun ini mencapai Rp 412 miliar pada 2012 dipangkas menjadi hanya Rp 400 miliar pada 2013. "Ini karena ada efisiensi perjalanan dinas, jadi dikurangi," kata Thamrin ketika ditemui di tempat yang sama.

Pada 2013, Kementerian ESDM mengalokasikan 66,7 persen anggaran mereka atau Rp 12,54 triliun untuk belanja modal. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan rasio elektrifikasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

BERNADETTE CHRISTINA

Berita terkait

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

2 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

1 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

1 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

2 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

2 hari lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

4 hari lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

7 hari lalu

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

7 hari lalu

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

8 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya