Ekspor Turun, Pemerintah Optimistis Capai 6,6 Persen
Reporter
Editor
Selasa, 8 Mei 2012 08:46 WIB
Menteri Keuangan Agus Martowardojo tiba di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Kamis (12/4). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta — Menteri Keuangan Agus Martowardojo optimistis pertumbuhan ekonomi bakal sesuai target 6,6 persen pada tahun ini. Agus menilai pertumbuhan akan ditopang oleh investasi yang terus meningkat. “Meski ekspor-impor lebih rendah, investasi meningkat, kami optimistis pertumbuhan akan tercapai,” katanya di Kementerian Perekonomian, Senin, 7 Mei 2012.
Menurut Agus, pertumbuhan investasi yang mencapai 9 persen pada kuartal pertama tahun ini bakal mendatangkan dampak positif. Namun ia tidak memerinci dampak positif dari investasi tersebut. Dorongan pertumbuhan, Agus menambahkan, juga berasal dari stimulus infrastruktur yang disiapkan pemerintah dalam anggaran perubahan. Pemerintah yakin belanja modal yang terus digenjot di sepanjang tahun mampu mendorong pertumbuhan sehingga mencapai target.
Peluang lain mendorong pertumbuhan yaitu menaikkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat terus digenjot dengan rencana menaikkan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yang akan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengusulkan besaran PTKP menjadi Rp 24 juta dari aturan sebelumnya Rp 15,8 juta per tahun. “Kalau disetujui, PTKP akan membangun pertumbuhan,” katanya.
Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen pada kuartal pertama tahun ini. Meski naik, pertumbuhan ditandai dengan perlambatan. Perlambatan tersebut disebabkan ekspor turun akibat ekonomi global yang belum pulih. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 3,5 persen tahun ini, turun dari 3,9 persen pada tahun lalu.
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
12 hari lalu
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.