Apindo: Tambahan Wakil Menteri Tak Berdampak Banyak  

Reporter

Editor

Senin, 17 Oktober 2011 15:28 WIB

Sofyan Wanandi. TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan penambahan wakil menteri di Jajaran Kementerian Perekonomian tidak berdampak pada kinerja para menteri. Dalam dua tahun kabinet ini ada wakil menteri yang justru tidak terpakai oleh menteri. Kalangan pengusaha saat ini dalam posisi wait and see. Mereka akan melihat tugas wakil menteri nantinya, apakah akan mempersulit dunia usaha atau tidak.

"Kalau memerlukan dua (wakil) sih oke-oke aja. Tapi kan untuk apa Dirjen dan Sekjen. Apa gunanya penambahan kalau sudah ada menteri muda lebih berhasil," kata Sofyan usai diskusi perkembangan ekonomi daerah di Hotel Borobudur, Senin, 17 Oktober 2011.

Ia menegaskan secara keuangan penambahan ini memberatkan negara. Padahal yang harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah memperbaiki koordinasi dan memperbaiki manajemennnya. "Tidak bisa begini lagi. Kalau menteri salah dalam kebijakan harus dibela. Jangan dijadikan mainan politik, sehingga menterinya tidak ada yang berani ambil keputusan."

Presiden, lanjut Sofyan, harus memberikan guidance secara langsung pada bawahannya dan memberikan target yang terukur. Selain itu bawahan setingkat eselon I harus juga mengarahkan kinerja wakil menteri harus ke mana."Harus bisa membuat putusan yang jelas. Ini bisa berhasil asalkan wakil menteri tidak jalan sendiri-sendiri," ujarnya seraya mengatakan efektif atau tidaknya kinerja wakil menteri baru bisa dibuktikan dalam 6 bulan mendatang.

Pengamat Ekonomi Ahmad Erani Yustika menegaskan jika menteri sudah bekerja dengan baik dan mengusai masalah, tidak perlu ada wakil menteri. "Penambahan menteri ini lebih pada pertimbangan politik," katanya.

Ia menilai adanya wakil menteri akan membuat masalah baru dengan menghasilkan birokrasi yang lebih panjang. Birokrasi yang terbangun justru tidak sesuai dengan semangat efektif dan efisien. "Tidak ada rule of conduct dari negara yang mengatur wakil menteri untuk membagi tugasnya itu."

Mahendra Siregar yang saat ini masih menjadi Wakil Menteri Perdagangan menyatakan kesiapannya untuk berbagi tugas dengan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. "Kami masih menunggu waktu dengan Menkeu yang baru saja kembali dari pertemuan G20 di Paris. Saya harapkan mendapat arahan dan petunjuk dari beliau supaya kami bisa menyiapkan diri," kata Mahendra di Hotel Borobudur.

Ia meminta supaya proses transisi pergantian menteri ini tidak dibuat heboh. Ia pun belum mau berkomentar banyak terkait teknis pekerjaan yang nantinya dilimpahkan kepada dirinya. "Saya masih fokus terhadap tugas sebagai Wakil Menteri Perdagangan," katanya.

Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum mau berkomentar dengan adanya tambahan Wakil Menteri Keuangan untuk membantu tugasnya di Lapangan Banteng, Jakarta. "Nice try. Belum bisa jawab ya," katanya singkat.

ALWAN RIDHA RAMDANI

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

4 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

4 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

4 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

6 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

9 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

9 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

10 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya