Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rating Investasi, Sri Mulyani Perbaiki Risiko Keuangan

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama (kiri kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Jakarta, 3 Februari 2017. Sri Mulyani menyatakan, berdasarkan hasil rapat, KSSK menyimpulkan kondisi stabilitas sistem keuangan triwulan IV 2016 dalam kondisi normal. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama (kiri kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Jakarta, 3 Februari 2017. Sri Mulyani menyatakan, berdasarkan hasil rapat, KSSK menyimpulkan kondisi stabilitas sistem keuangan triwulan IV 2016 dalam kondisi normal. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji sejumlah risiko keuangan yang menimbulkan persepsi negatif di kalangan para investor. Risiko ini juga berkaitan dengan rating layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat.

"Kami usahakan perbaikan. Kalau sumbernya APBN, ya, kami lihat di sektor penerimaan mana yang harus kami perbaiki, berapa lama diperlukan, apa yang akan dicapai," kata Sri Mulyani, Kamis 9 Februari 2017.

Baca : Menteri Darmin Targetkan Inflasi di Level 4 Persen

Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service merevisi rating investasi Indonesia dari stable menjadi positif atau ke level Baa3 (investment grade). Moody's menilai pemerintah berhasil menyeimbangkan neraca pembayaran di tengah tekanan harga komoditas melalui berbagai kebijakan.

Baca : Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi Baru Kurangi Kemiskinan

Apalagi defisit neraca turun hingga sekitar 1,8 persen pada 2016. "Kami harap defisit transaksi berjalan tetap moderat pada tahun berikutnya," demikian Moody's dalam pernyataan tertulisnya.

Moody's juga menyoroti penerimaan negara yang turun 5 persen secara tahunan (year on year), sedangkan belanja meningkat 15,1 persen. Kendati demikian, Moody's mengapresiasi program pengampunan pajak yang menyumbang 0,9 persen terhadap penerimaan negara. "Secara keseluruhan, kami perkirakan defisit terjaga di level 2,5 persen dari PDB untuk menopang perekonomian menghadapi guncangan negatif."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca : Hari Valentine, KAI Tebar Tiket Kereta Murah

Sebelumnya, Fitch Ratings juga menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi. Pemerintah masih menunggu hasil kajian Standard and Poor's untuk menyatakan peringkat serupa. Saat ini, Sri Mulyani berupaya memperbaiki kredibilitas informasi dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang berlaku. "Kadang sering pemerintah sudah jalankan kebijakan, tapi kemudian kritik yang muncul adalah implementasi," kata dia.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan persepsi ini menunjukkan kepercayaan investor kepada Indonesia dalam menghadapi risiko ekonomi eksternal. Persepsi Moody's ini, kata Agus, sesuai dengan kajian IMF yang menyatakan bahwa makroekonomi domestik cukup stabil. "Ini kesempatan kita untuk bisa lebih baik, khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," kata Agus.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perbaikan persepsi Moody's akan meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia. Kendati demikian, pemerintah tetap berusaha menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi kebijakan luar negeri, seperti proteksi dagang Amerika Serikat. "Perbaikan, ya, ada pengaruhnya, tapi dunia ini tak selalu dipengaruhi oleh satu suara," ujarnya.

Darmin mengatakan tekanan inflasi semakin tinggi setelah kenaikan harga barang yang diatur pemerintah. Karena itu, pemerintah berupaya menekan harga pangan meskipun pengendalian komoditas ini sangat bergantung pada musim. "Tapi kita coba kendalikan supaya tidak lebih dari 4 persen," kata dia.

PUTRI ADITYOWATI | GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

14 menit lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.


Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

3 jam lalu

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, usai acara media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh


LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

9 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.


TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

17 jam lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat


KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

18 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.


Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

1 hari lalu

Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penumpang pesawat yang berniat menyembunyikan delapan buah iPhone 11 hasil
Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.


Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

1 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.