TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Hambra yakin pembangunan proyek infrastruktur kereta api ringan (light rapid transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi akan tetap berjalan sesuai dengan target waktu.
Hambra optimistis pembangunan itu tak akan mangkrak seperti proyek monorel yang sebelumnya juga direncanakan dibangun, tapi terhenti di tengah jalan. “Jangan seperti itu. Ini kan makanya ada rapat-rapat supaya pembangunan tetap berjalan,” kata Hambra di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.
Baca: Kepentok Biaya, Ini Kondisi Terakhir Proyek LRT
Selain itu, kata Hambra, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan dengan membuka beberapa opsi yang ada. Antara lain public service obligation (PSO), penjaminan dari pemerintah, dan kemungkinan kerja sama antar-BUMN atau anak usaha BUMN untuk menyelesaikan proyek yang digarap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) itu. “Pembangunan sekarang masih jalan ya. Semua kan dibuka peluangnya dulu, nanti tim ahli yang kerja,” ucapnya.
Jika opsi tersebut dibuka, ada kemungkinan pemerintah akan melakukan penyesuaian aturan dasar pelaksanaan proyek, yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rapid Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).
Baca: Pemerintah Putar Otak Cari Pembiayaan LRT
“Yang jelas, nanti ada pembahasan lebih lanjut terkait skema itu. Apa kemudian nanti ada perbaikan aturan atau tidak, sekarang tim segera mengerjakan,” kata Hambra.
Proyek LRT Jabodebek rencananya dibangun sepanjang 83 kilometer dengan nilai investasi Rp 23 triliun. Pembangunan LRT di Jakarta dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri atas tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
DESTRIANITA
