TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan masyarakat di Indonesia yang sudah bisa mendapatkan akses keuangan hanya 35 persen. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menjangkau keuangan karena beberapa faktor. Sehingga, OJK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama untuk melaksanakan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DKI Jakarta.
TPKAD sendiri dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di Jakarta. Selain itu, Muliaman pembentukan tim tersebut untuk mendekatkan masyarakat dengan akses mendapatkan pinjaman.
"Kalau masyarakat dekat dengan uang, maka mereka akan lebih sejahtera. Untuk itu, mari kita didekatkan dan harus dipercepat," kata Muliaman di Rumah Susun Kekasih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis, 25 Agustus 2016.
Meski begitu, kata Muliaman, OJK membutuhkan kerja sama yang dipimpin oleh pimpinan daerah setempat untuk mempercepat akses. Menurut Muliaman percepatan akses keuangan merupakan cara yang paling efektif sebagai upaya penetrasi keuangan hingga ke pelosok, seper kelurahan dan kecamatan.
Muliaman menuturkan percepatan akses ini juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Karena selama ini, akses keuangan kerap terhambat oleh beberapa faktor. Misalnya saja masyarakat kerap tidak memiliki agunan untuk mendapatkan pinjaman, sehingga butuh solusi atas permasalahan itu. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki pemahaman yang baik untuk mengakses keuangan sehingga butuh edukasi.
Masalahnya lainnya adalah karena masyarakat tidak mengikuti perkembangan teknologi. Dengan begitu masyarakat juga perlu dikenalkan teknologi seperti penggunaan kartu multifungsi untuk membiasakan diri untuk melakukan transaksi non tunai.
"Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) cerita nanti akan ada satu infrastruktur yang lebih banyak transaksi cashless. Ini adalah cari penetrasi dan perkenalan teknologi," kata Muliaman.
LARISSA HUDA
