TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan skema pengelolaan eksplorasi gas Blok Masela di Maluku Selatan dengan mekanisme darat atau onshore. Keputusan ini disampaikan Jokowi di sela kunjungan kerja di Kalimantan.
"Dari kalkulasi, perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung. Kita putuskan dibangun di darat," kata Jokowi saat mengumumkan keputusan itu di Bandar Udara Supadio, Kalimantan Barat, hari ini, 23 Maret 2016.
Keputusan Presiden Jokowi itu didahului debat berkepanjangan di publik sejak beberapa bulan lalu. Kubu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menginginkan skema offshore atau lepas pantai, sedangkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyorongkan skema onshore. Presiden sempat mengingatkan keduanya agar tak gaduh dan mendahului keputusannya.
Jokowi menerangkan, keputusan onshore dibuat setelah mendengar banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Keputusan ini, Presiden melanjutkan, juga dibuat dengan pertimbangan bahwa proyek Blok Masela merupakan proyek jangka panjang yang bernilai ratusan triliun rupiah. "Tidak hanya setahun, dua tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Tapi proyek sangat panjang, menyangkut ratusan triliun rupiah," ucapnya.
Menurut Presiden, alasan pertama skema onshore dipilih karena pemerintah menginginkan pembangunan ekonomi daerah dan nasional ikut meningkat dengan pembangunan Blok Masela. Skema onshore juga dinilai dapat memicu pembangunan wilayah. "Pembangunan wilayah regional development juga kita ingin agar juga terkena dampak dari pembangunan besar, proyek Masela ini," ujarnya.
Setelah keputusan ini, Presiden meminta Menteri Sudirman Said dan SKK Migas segera menindaklanjutinya. Saat mengumumkan keputusan soal Blok Masela, Jokowi didampingi Menteri Sudirman Said dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
ANANDA TERESIA
