Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto memerinci, di Jawa Timur akan dibangun sekitar 6.000 unit. Sedangkan di NTT dan NTB bakal didirikan 4-5 ribu unit. Pembangunan rumah murah ini bakal segera terwujud, asalkan sejumlah syarat terpenuhi. "Untuk lahan, kami menunggu kesiapan pemerintah daerah. Prasarana dari kementerian teknis," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/3).
Perumnas berharap status lahan di tiap daerah bersifat hibah. Kesiapan lahan juga mesti disertai insentif pemerintah pusat agar rumah dapat dibeli masyarakat dengan biaya Rp 25 juta per unit. Insentif bisa bantuan infrastruktur dan subsidi dari selisih harga jual. Apalagi pembangunan rumah murah bersifat penugasan pemerintah. "Sehingga biaya rumah benar-benar murah," katanya.
Kementerian Perumahan berniat membangun 100 ribu rumah murah tahun ini. Rumah bertipe 36 itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan Rp 1,2-2 juta per bulan. Rumah ini bisa dicicil Rp 200 ribu per bulan lewat angsuran kredit kepemilikan rumah. Pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), koperasi, dan swasta.
Di sela rapat kerja bersama Komisi Infrastruktur dan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menyatakan optimistis target 100 ribu unit tercapai tahun ini. "Saya sudah bertemu dengan beberapa pengembang, mereka sanggup membangun rumah seharga Rp 20-25 juta selama izin dan lahan dijamin pemerintah," katanya.
Menurut Suharso, Pangkalan Brandan di Langkat, Sumatera Utara, akan menjadi proyek contoh rumah murah tersebut. Pelaksanaan pembangunan nantinya diserahkan kepada Perumnas dan BUMN lain. "Rumah murah ini tidak dihibahkan ke masyarakat miskin, tapi mereka bisa memiliki dengan mencicil melalui kredit murah," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi, Yoseph Umar Hadi, mengatakan program rumah murah menjadi salah satu cara mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) rumah bagi rakyat miskin, yang mencapai 7,4 juta unit. Namun ia meminta pemerintah memiliki data akurat siapa yang berhak mendapat rumah itu. "Salah sasaran terjadi di rumah susun yang ternyata tak dimiliki masyarakat miskin," ujarnya.
Pembangunan 100 ribu unit, kata Himawan, dapat dikerjakan dalam satu semester jika lahan tersedia. Perumnas pun telah mengajukan alokasi subsidi (public service obligation/PSO) sebesar Rp 420 miliar kepada pemerintah untuk penyediaan rumah murah. Dari lahan seluas satu hektare dapat dibangun sekitar 60 unit rumah murah.
Selain Perumnas, pengembang permukiman swasta, seperti PT Agung Podomoro Land Tbk siap masuk ke pasar rumah murah selama ada penawaran kerja sama dan mendatangkan keuntungan. Vice President Director Agung Podomoro, Handaka Santosa, menjelaskan, keuntungan dan nilai ekonomi dapat disesuaikan dengan spesifikasi rumah. “Pertimbangannya profit,” ujar dia.
SUTJI DECILYA | IRVAN WIRADINATA | KARTIKA CANDRA | ROSALINA
