Hanya Pekerjakan Lulusan Terbaik, Ini Alasan Menteri Susi

Reporter

Editor

Ekspresi Cagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti saat berbincang dalam perayaan ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri di Teater Jakarta, TIM, Jakarta, 23 Januari 2017. Peringatan ulang tahun Megawati dirayakan lewat pagelaran teater kebangsaan bertajuk Tripikala : Tertawa Bersama Megawati Soekarnoputri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berujar persyaratan utama untuk bisa bergabung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS di kementeriannya adalah tercatat sebagai lima lulusan terbaik dari program studi di universitas maupun akademi. "Dari sumber daya manusia yang unggul meningkatkan kualitas pelayanan dan kecepatan pembangunan di Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

Alasan lain mempekerjakan lulusan-lulusan terbaik, kata Susi, lantaran minimnya jatah pegawai baru yang boleh direkrut KKP, yakni 329 pegawai, dengan komposisi 322 pegawai diambi dari kalangan umum, 4 pegawai dari golongan disabilitas, dan 3 pegawai putra atau putri Papua dan Papua Barat. Sementara, KKP bakal kehilangan 444 pegawai lantaran berbagai alasan, misalnya pensiun, wafat, mengundurkan diri, dan lainnya.

Belum lagi, Susi bakal menawarkan pensiun dini atau golden handshake kepada 1000 pegawai yang berusia di atas 50 tahun dalam tiga tahun ke depan. "Itu juga untuk efisiensi, jadi meski jumlah berkurang tapi ada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Sudah digodog sejak awal di KKP," kata dia."Jadi selain yang lima terbaik, kita tidak akan ladeni dulu."

Meski demikian, Susi meralat persyaratan awal yang menyebut bahwa CPNS Kementeriannya mesti berpredikat cumlaude."Kita mengerti tidak semua universitas menerapkan cumlaude, kita mencari dan menjaring lima lulusan terbaik dari setiap jurusan baik universitas maupun akademi. bukan hanya yang cumlaude saja," kata dia.

Dia juga tidak bakal membatasi melalui Indeks Prestasi Kumulatif, lantaran menurutnya ada universitas yang menerapkan standar penilaian yang tinggi, sehingga bisa saja lima lulusan terbaik di sana IPKnya tidak begitu tinggi. Untuk memverifikasi, susi berujar akan meminta rekomendasi dari rektor dan data yudisium sebagai bukti bahwa pendaftar merupakan lima lulusan terbaik di jurusannya.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Supranawa Yusuf mengatakan selain harus tercatat sebagai lima lulusan terbaik, KKP pun mensyaratkan universitas atau akademi yang diikutinya itu minimal terakreditasi B, sementara untuk program studinya minimal terakreditasi C. Syarat yang berbeda diterapkan untuk putra-putri Papua dan Papua Barat."Perguruan tingginya harus terakreditasi, tapi tidak harus minimal B karena susah," kata dia. mereka juga mesti memiliki IPK paling kecil 2,5.

Kriteria lainnya, adalah terhitung 1 September 2017 berusia minimal 18 tahun dan paling tua 33 tahun untuk lulusan S1 dan S2. Minimal berusia 18 tahun dan maksimal 30 tahun untuk lulusan D-III. Serta lulusan SMA atau SMK berusia minimal 18 tahun dan maksimal 27 tahun.

Mayoritas pegawai yang direkrut, kata Yusuf, akan menempati golongan 3, kecuali untuk lowongan awak kapal. Paling rendah, PNS bergolongan 3A dengan pengalaman kerja nol tahun akan menerima gaji pokok sebesar Rp 3,2 juta. Mereka akan menerima tunjangan-tunjangan tambahan bergantung pada posisi dan jabatannya. Dia memperkirakan para pegawai bergolongan 3 itu paling sedikit mengantongi sekitar Rp 6 juta setiap bulannya.

Pendaftaran CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal dibuka sampai 25 September 2017. Informasi pendaftaran dan ketentuan lainnya mengenai penerimaan CPNS KKP, dapat diakses melalui http://ropeg.kkp.go.id/

CAESAR AKBAR






Hari Ikan Nasional 2022, Bagaimana Asal-usul dan Arti Logonya?

6 hari lalu

Hari Ikan Nasional 2022, Bagaimana Asal-usul dan Arti Logonya?

Peringatan Hari Ikan Nasional setiap 21 Novemberi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014


Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

15 hari lalu

Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

Bantuan diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok dan masyarakat sekitar agar dapat menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat


FPIK Unpad Punya Gudang Beku Portabel Hibah dari Kementerian Kelautan

16 hari lalu

FPIK Unpad Punya Gudang Beku Portabel Hibah dari Kementerian Kelautan

Hibah ini merupakan program pertama yang diberikan KKP untuk perguruan tinggi salah satunya Unpad.


Kemendag Buka Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan, Simak Syarat dan Ketentuannya

17 hari lalu

Kemendag Buka Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan, Simak Syarat dan Ketentuannya

Kemendag membuka seleksi pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan. Apa saja syarat dan ketentuannya?


Sejumlah Pemain Top Bulu Tangkis Resmi Diangkat Jadi PNS, Anthony Ginting dan Fajar Alfian Termasuk

18 hari lalu

Sejumlah Pemain Top Bulu Tangkis Resmi Diangkat Jadi PNS, Anthony Ginting dan Fajar Alfian Termasuk

Dari unggahan Liliyana Natsir, diketahui beberapa mantan atlet bulu tangkis juga hadir, seperti Tontowi Ahmad dan Greysia Polii.


Laguna di Raja Ampat Diakui Secara Ilmiah Surga bagi Pari Manta

21 hari lalu

Laguna di Raja Ampat Diakui Secara Ilmiah Surga bagi Pari Manta

Raja Ampat menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia yang melaporkan pertumbuhan dan perkembangan populasi ikan pari manta dengan cepat dan baik.


Terbaru tentang PPPK 2022, Mulai dari Jadwal Seleksi, Formasi, Syarat dan Gaji

25 hari lalu

Terbaru tentang PPPK 2022, Mulai dari Jadwal Seleksi, Formasi, Syarat dan Gaji

Pendaftaran seleksi CASN 2022 jalur PPPK sudah dibuka. Cek detail jadwal seleksi, formasi dan syarat dan besaran gaji yang akan diterima berikut ini.


1.500 CPNS Diangkat Jadi PNS DKI Jakarta, Pesan Marullah Matali: Tidak Ada Pungli di Pemprov DKI

27 hari lalu

1.500 CPNS Diangkat Jadi PNS DKI Jakarta, Pesan Marullah Matali: Tidak Ada Pungli di Pemprov DKI

Sekda DKI Marullah Matali minta PNS DKI dapat memastikan penyelenggaraan pelayanan publik haruslah tertib, cepat, dan mudah.


Presiden Jokowi Ajak Nelayan Dukung Gernas Bulan Cinta Laut KKP

37 hari lalu

Presiden Jokowi Ajak Nelayan Dukung Gernas Bulan Cinta Laut KKP

Gernas BCL dilaksanakan dengan menerapkan mekanisme ekonomi sirkular melalui pengumpulan sampah dan pembayaran kompensasi atau insentif.


Harapan Nelayan Perempuan di Kepulauan Aru Dapat Pengakuan dan Perlindungan

40 hari lalu

Harapan Nelayan Perempuan di Kepulauan Aru Dapat Pengakuan dan Perlindungan

Nelayan perempuan di Kepuluan Aru mencantumkan profesi di KTP ibu rumah tangga. Padahal jika di KTP ditulis nelayan, bisa membawa manfaat perlindungan