Sri Mulyani: Pengkavlingan APBN Itu Berbahaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-72, di Kantor Kementerian Keuangan,Lapangan Banteng, Jakarta, 17 Agustus 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-72, di Kantor Kementerian Keuangan,Lapangan Banteng, Jakarta, 17 Agustus 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengkavlingan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) itu berbahaya. Menurutnya, pengkavlingan menyebabkan ruang fiskal APBN menjadi sempit.

    “Ini (pengkavlingan) menyebabkan ruang fiskal APBN menjadi sempit,” kata dia di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 8 September 2017.

    Sementara menurut Sri, kondisi ekonomi dunia yang terus berubah, membutuhkan penyesuaian kebijakan ekonomi. “Kalau seluruh ruang fiskal sudah dikavling, kita enggak punya ruang untuk melakukan penyesuaian,” kata Sri.

    Penyesuaian kebijakan, menurut Sri, sangat dibutuhkan terutama dalam keadaan darurat seperti penyebaran penyakit menular berbahaya atau terjadi krisis finansial. “Itu hal struktural yang mungkin terjadi dan membutuhkan respon. Itu kenapa APBN kita butuh ruang agar saat perlu melindungi republik ini kita punya kemampuan,” kata dia.

    Sri mengatakan, selama ini banyak sekali tendensi untuk membuat Undang-Undang yang mengatur pengkavlingan APBN. “Ada anggaran pendidikan sebesar 20 persen, anggaran kesehatan 5 persen, anggaran militer 7,5 persen dan dana desa sebesar 10 persen dari total transfer. Jadi semua ini dikavling,” kata dia.

    Sri mengatakan jika APBN sudah dikavling, maka hampir bisa dipastikan negara tidak memerlukan lagi peran menteri keuangan. Negara, kata Sri, hanya butuh menteri pajak dan Direktorat Jenderal pajak, lalu belanja negara sudah otomatis semua. “Itu berbahaya. Karena kalau ini benar terjadi hasilnya tidak bisa diprediksi,” kata dia.

    ROSSENO AJI NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.