Bekraf: Baru 16 Persen Industri Kreatif Berbadan Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kanan) menjelaskan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 28 Juli 2017. TEMPO/Aditya Budiman

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kanan) menjelaskan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 28 Juli 2017. TEMPO/Aditya Budiman

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Triawan Munaf mengatakan saat ini baru 16 persen industri kreatif yang memiliki status badan hukum.

    "Saat ini baru 16 persen pelaku kreatif yang punya badan hukum. 83,3 persen itu masih belum memiliki badan hukum," kata dia di Jakarta Convention Center, Jumat, 8 Desember 2017.

    Triawan mengatakan Bekraf akan mendorong industri kreatif memiliki status badan hukum. Karena dengan memiliki status badan hukum, kata dia, industri kreatif akan lebih teratur menjalankan usahanya.

    Simak: Bekraf dan LIPI Kaji Penurunan Pajak Penulis

    "Mereka jadi bisa bayar pajak dan target usahanya jadi lebih terukur," kata dia.

    Triawan mengatakan salah satu strategi Bekraf agar pelaku usaha membentuk badan hukum dengan cara mendorong pengembangan waralaba.

    "Untuk itu kami sudah bekerjasama dengan KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Kalau sudah waralaba kan harus bikin badan hukum," kata dia.

    Dia juga mengatakan, upaya Bekraf mendorong usaha kreatif memiliki status badan hukum agar

    Upaya Bekraf mendorong usaha kreatif agar memiliki status badan hukum ini bertujuan agar target sumbangan industri kreatif terhadap PDB yang dipatok Rp 1000 triliun tercapai. "Saya yakin di akhir tahun ini sampai Rp 1000 triliun," kata dia.

    ROSSENO AJI NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.