TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan strategi pengelolaan pinjaman. Setidaknya, ada enam langkah yang sudah disiapkan pemerintah.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya menyalurkan pinjaman untuk kegiatan produksi. "Salah satunya dengan pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk berbasis proyek," katanya dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin, 4 September 2017.
Simak: Sri Mulyani dan Cangkir Nyonya Selalu Benar
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta merupakan salah satu proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri JICA. Proyek tersebut dapat mengangkut 412 ribu penumpang per hari atau 148 juta per tahun. Dengan daya tampung tersebut, 0,7 persen atau sekitar 93.663 ton total emisi CO2 per tahun diprediksi bisa berkurang.
Pemerintah juga berupaya menjaga rasio pinjaman terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah threshold, yaitu 30 persen. Rasio utang Indonesia terhadap PDB hingga April 2017 sebesar 28 persen.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan mengelola portofolio pinjaman pemerintah. Salah satu caranya adalah memperpendek durasi jatuh tempo utang. Hingga Juni 2017, durasi jatuh tempo utang Indonesia 8,9 tahun.
Tahun ini, Sri Mulyani berharap durasi jatuh tempo utang Indonesia bisa turun hingga 8,6 tahun dan terus mengarah ke tujuh tahun. "Jatuh tempo pinjaman berhubungan dengan biaya utang. Semakin panjang waktu jatuh tempo biasanya diikuti dengan biaya utang yang lebih tinggi," ujarnya. Cara lainnya adalah optimalisasi pinjaman tunai, refinancing, serta reprofiling melalui penerbitan, switching, dan buyback.
Sri Mulyani menuturkan strategi pengolahan pinjaman lain yang sudah disiapkan adalah mendorong upaya pendalaman pasar domestik dan perluasan basis investor serta membiayai pengeluaran pembiayaan. Selain itu, pemerintah akan berupaya mengelola arus kas negara, salah satunya dengan memperhatikan waktu yang tepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan kas serta kondisi pasar.
VINDRY FLORENTIN
