Ini Asumsi Makro RAPBN 2018 yang Dipaparkan Jokowi di DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2017. Sidang ini beragendakan penyampaian pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga-lembaga negara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2017. Sidang ini beragendakan penyampaian pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga-lembaga negara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dalam sidang paripurna DPR, Rabu, 16 Agustus 2017. Dalam sidang yang juga dihadiri para menteri Kabinet Kerja itu, Jokowi memaparkan asumsi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2018.

    Jokowi menyebutkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. “Pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor," kata Jokowi di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Pada 2018, Jokowi berujar, pembangunan akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal itu ditempuh melalui peningkatan keterkaitannya dengan Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar perekonomian.

    Jokowi menuturkan peningkatan dan pembangunan infrastruktur merupakan kunci dari pemerataan ekonomi. "Pengembangan daerah perbatasan pun menjadi prioritas agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional sehingga mampu meningkatkan perekonomian," tuturnya.

    Untuk inflasi pada 2018, dalam RAPBN 2018 diperkirakan tetap dapat terjaga di level 3,5 persen yang didukung oleh perbaikan kapasitas produksi, stabilisasi harga, serta masih rendahnya harga komoditas global. "Walaupun demikian, dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan," katanya.

    Jokowi menuturkan cuaca merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Karena itu, penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil akan terus ditempuh dan ditingkatkan oleh pemerintah untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri.

    Dalam nota keuangan RAPBN 2018, nilai tukar rupiah diperkirakan sekitar Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah, kata Jokowi, akan memperkuat sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. "Pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk serta dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah."

    Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dalam RAPBN 2018 diperkirakan sekitar 5,3 persen. Menurut Jokowi, antisipasi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya pengendalian tingkat suku bunga tersebut.

    Dalam RAPBN 2018, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan sebesar US$ 48 per barel. "Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak pada 2018," ujar Jokowi.

    Adapun asumsi lifting minyak dan gas bumi selama 2018, kata Jokowi, mencapai 2 juta barel setara minyak per hari di mana lifting minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari. "Asumsi ditetapkan berdasarkan kondisi perekonomian terkini serta proyeksi perekonomian mendatang."

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?