Kata Jokowi, Korupsi Penghalang Daya Saing Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) mengucapkan selamat kepada anggota Paskibraka 2017 dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Jakarta, 15 Agustus 2017. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (kiri) mengucapkan selamat kepada anggota Paskibraka 2017 dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Jakarta, 15 Agustus 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Indonesia bisa menjadi bangsa yang diperhitungkan bila memiliki daya saing. Namun di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya saing, menurut dia, ada ancaman yang bisa menghambatnya.

    "Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama," kata Presiden Jokowi di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017. Di hadapan anggota parlemen dan senator, presiden mengajak memerangi korupsi. Pemerintah pun, ucapnya, akan berupaya memperkuat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Baca: Jokowi Janji Perluasan Bandara Jember Selesai 2019

    Secara khusus Presiden Jokowi mengapresiasi DPR RI yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Ia optimistis Perppu itu dapat mendorong penerimaan perpajakan negara. "Indonesia juga siap menyambut era keterbukaan informasi internasional," kata dia.

    Selain memerangi korupsi, pemerintah juga mengantisipasi perubahan dunia yang berlangsung cepat. Menurut Jokowi agar Indonesia bisa bersaing harus ada terobosan di birokrasi pemerintah. Ia mengatakan terobosan teknologi digital harus bisa diterapkan di pelayanan masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro kecil menengah dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai.

    Lebih lanjut, kebijakan paket kebijakan ekonomi disebut Jokowi telah membuah hasil. Hal itu bisa dilihat dari peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia yang membaik. Tahun lalu posisi EODB Indonesia berada di peringkat 106. Di 2017 posisinya naik menjadi peringkat 91. "Kita akan menjadi bangsa yang diperhitungkan bila memiliki daya saing," kata Jokowi.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.