Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef Prediksi Neraca Perdagangan Agustus Surplus

image-gnews
Pekerja mengamati bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta, 26 April 2017. Bank Indonesia mencatat Neraca Perdagangan Indonesia surplus pada Maret 2017. ANTARA/M Agung Rajasa
Pekerja mengamati bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta, 26 April 2017. Bank Indonesia mencatat Neraca Perdagangan Indonesia surplus pada Maret 2017. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi neraca perdagangan Agustus 2017 akan kembali surplus, meskipun nilainya terbatas atau tak seperti Juni 2017 yang mencapai US$ 1,6 miliar.

"Angka surplus di bulan Agustus antara US$ 550-700 juta dolar," ujarnya, saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Juli 2017.

Simak: INDEF Sebut Stabilisasi Harga Pangan 2017 Hanya Semu

Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2017 mengalami defisit US$ 0,27 miliar. Adapun total ekspor Indonesia pada Juli sebesar US$ 13,62 miliar, sementara total impor US$ 13,89 miliar. "Outlook neraca perdagangan lebih dipengaruhi oleh tren kenaikan harga komoditas dan membaiknya permintaan ekspor dari negara tujuan ekspor utama seperti China, Jepang dan India," katanya.

Bhima mengatakan pada Juli kemarin, ketiga negara tersebut mencatatkan kenaikan ekspor dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut dia, defisit neraca perdagangan disebabkan oleh karena beberapa hal, utamanya yaitu kenaikan impor yang cukup signifikan terutama impor bahan baku/penolong dan barang modal.

BPS mencatat impor barang modal meningkat 62,57 persen (month to month) menjadi US$ 2,36 miliar, sedangkan impor bahan baku/penolong meningkat 40,79 persen (month to month) menjadi US$ 10,43 miliar. "Itu membuktikan bahwa industri pengolahan sebenarnya kembali melakukan aktivitas produksi yang normal pasca libur panjang Lebaran," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bhima melanjutkan, kenaikan tersebut juga sebagai pertanda bahwa industri pengolahan mulai bergerak dan berekspansi, namun berorientasi ekspor. "Kuat dugaan juga karena proyek infrastruktur juga impor naik signifikan."

Hal itu tampak pada kenaikan impor mesin dan peralatan mekanik yang nilainya mencapai US$ 618 juta atau naik 47,4 persen dibandingkan Juni 2017. Begitu pula dengan mesin dan peralatan listrik yang meningkat 50,58 persen. "Keduanya berkaitan erat dengan barang-barang yang digunakan untuk proyek konstruksi," katanya.

Sementara itu, untuk impor barang konsumsi tercatat menurun 3,15 persen menjadi US$ 1,09 miliar, seperti impor golongan buah-buahan yang menurun menjadi US$ 61,2 juta dan sayuran US$ 96,1 juta. "Kalau impor konsumsinya turun itu bisa diartikan daya beli masyarakat pasca lebaran menurun," ujarnya.

Bhima berujar untuk kinerja ekspor Indonesia memang mengalami kenaikan sebesar 16,83 persen dibandingkan Juni 2017. Namun, nilai ekspornya lebih kecil jika dibandingkan posisi Mei dan Maret 2017. Menurut Indef, hal itu berarti kinerja ekspor belum sepenuhnya meningkat, sebab angkanya masih bergerak fluktuatif. "Selama bulan Juli ekspor migas juga terbilang rendah sehingga tidak bisa menopang kinerja ekspor secara keseluruhan."

GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

4 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.


Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

5 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.


Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

9 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

36 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

36 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

37 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

37 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

37 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

50 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.