BPS Akui Tak Punyai Data Bisnis Online  

Reporter

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengumumkan Berita Resmi Statistik bersama Direktur Statistik Distribusi Anggoro Dwitjahyono dan Direktur Statistik Harga Yunita Rusanti di Kantor Pusat BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat, 2 Juni 2017. TEMPO/Destrianita

TEMPO.COJakarta - Pertumbuhan serta pengembangan transaksi dan konsumsi bisnis online atau e-commerce menjadi obyek statistik bagi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.

"Saya tidak bisa jawab kalau sekarang ditanya berapa share e-commerce, karena tidak ada satu data yang khusus kami kumpulkan tentang itu," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017. 
 
Suhariyanto menuturkan saat ini ada beberapa pihak swasta atau lembaga dan institusi yang telah mencoba menangkap perkembangan statistik pertumbuhan bisnis e-commerce. BPS pun berencana melakukan pemantauan dan penghitungan serupa. 

Simak: BPS Tegaskan Daya Beli Masyarakat Masih Kuat
 
"Kami ke depan akan melakukan pengumpulan data e-commerce tapi tentu tidak bisa bekerja sendiri, perlu bersama dengan stakeholder swasta dan lainnya," ucapnya. Meskipun demikian, secara umum, menurut dia, transaksi dan konsumsi di bisnis e-commerce lebih dilakukan kelompok masyarakat rumah tangga menengah ke atas. 
 
"Kalau saat ini memang belum memungkinkan, kecuali kita punya sumber data yang pasti. Kami perlu memikirkan kerja sama yang dibutuhkan karena penting mendapatkan gambaran untuk sektor ini," katanya. Suhariyanto menambahkan, secara nominal, pertumbuhan e-commerce memang cukup besar, tapi persentase kontribusinya terhadap total produk domestik bruto (PDB) diperkirakan masih belum signifikan.
 
"Pertumbuhannya sebetulnya tidak melonjak seperti yang kita bayangkan, karena berdasarkan transaksi debit atau kredit secara online tidak melonjak sampai jauh banget," ujarnya. 
 
Menurut Suhariyanto, perdagangan yang dilakukan melalui e-commerce atau online dipandang sebagai perubahan dan pergeseran dari transaksi penjualan langsung. "Tapi belanja online ini persentasenya bisa dipastikan masih kecil dibanding share-nya konsumsi rumah tangga ke PDB."
 
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengungkapkan urgensi pencatatan statistik pertumbuhan serta pengembangan transaksi dan konsumsi pada bisnis online atau e-commerce
 
"Mungkin kita akan minta ke Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki mekanisme pengumpulan data dengan menangkap transaksi online dalam produk domestik bruto (PDB) dan konsumsi," ucap Bambang di kantornya, Jumat, 4 Agustus 2017. 
 
Menurut Bambang, kegiatan bisnis online seharusnya tidak dibiarkan berkepanjangan sebagai sektor informal. "Di sektor ini harus ada penegasan mengenai posisi online, bagaimana kegiatan online masuk ke sektor formal."
 
GHOIDA RAHMAH



BPS



Alokasi Dana Bagi Hasil Tambang Timah Bangka Belitung Turun Drastis Tahun Ini jadi Rp 185 M

9 jam lalu

Alokasi Dana Bagi Hasil Tambang Timah Bangka Belitung Turun Drastis Tahun Ini jadi Rp 185 M

Alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun drastis pada tahun ini.


Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

1 hari lalu

Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

Data BPS menunjukkan Yogyakarta yang menjadi provinsi dengan ketimpangan sosial paling tinggi se-Indonesia. Apa artinya?


Kemiskinan dan Ketimpangan di Yogyakarta Tinggi, Ekonom Ungkap Penyebabnya

4 hari lalu

Kemiskinan dan Ketimpangan di Yogyakarta Tinggi, Ekonom Ungkap Penyebabnya

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Yogyakarta tertinggi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Apa penyebabnya?


Yogyakarta Destinasi Favorit Wisata: Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Angka Harapan Hidup Tinggi

6 hari lalu

Yogyakarta Destinasi Favorit Wisata: Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Angka Harapan Hidup Tinggi

Fakta ini cukup mengejutkan mengingat Yogyakarta yang terbagi dari lima kabupaten/kota nyaris tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.


Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen, Papua Nomor Satu

6 hari lalu

Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen, Papua Nomor Satu

Daftar 10 provinsi yang memiliki banyak penduduk miskin di Indonesia per September 2022. Provinsi Papua nomor satu.


10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

6 hari lalu

10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

Daftar provinsi tajir di Indonesia berdasarkan APBD 2021, urutan pertama adalah DKI Jakarta


Dirut Bulog: Cadangan Beras Pemerintah 600 Ribu Ton Lebih, Cukup untuk Puasa dan Lebaran

6 hari lalu

Dirut Bulog: Cadangan Beras Pemerintah 600 Ribu Ton Lebih, Cukup untuk Puasa dan Lebaran

Direktur Utama Badan Urusan Logistik atau Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) ada lebih dari 600 ribu ton. J


Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

6 hari lalu

Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

BPS juga menyebutkan dari segi upah minimum provinsi (UMP), Yogyakarta menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.


Jumlah Penduduk Miskin di Jateng 3,86 Juta, Garis Kemiskinan Rp 464.879 per Kapita per Bulan

8 hari lalu

Jumlah Penduduk Miskin di Jateng 3,86 Juta, Garis Kemiskinan Rp 464.879 per Kapita per Bulan

Data BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jateng pada September 2022 tercatat 3,86 juta orang, naik dibanding Maret 2022.


Penduduk Miskin Papua Naik 26,8 Persen, BPS Sebut Empat Penyebab

9 hari lalu

Penduduk Miskin Papua Naik 26,8 Persen, BPS Sebut Empat Penyebab

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,80 persen meningkat 0,24 persen poin.