Revisi Gaji Tak Kena Pajak Diharapkan Dongkrak Daya Beli

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Angka ini naik 50 persen dibandingkan sebelumnya yaitu Rp 36 juta per tahun. Penghasilan tak kena pajak adalah batasan tertentu bagi masyarakat untuk bisa dipajaki.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan kenaikan tersebut bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan kenaikan ambang batas PTKP, masyarakat yang tadinya dibebani pajak bisa mengalihkan anggaran pengeluaran tersebut untuk kebutuhan lain. "Karena pajak yang dikenakan kepada dia menjadi semakin kecil," ujar dia di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat, 21 Juli 2017.

    Baca: Berikut Daftar Kenaikan Batas Minimum PTKP 2016

    Menurut dia, keputusan untuk mengubah batas PTKP dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk perubahan zaman. Dia mengatakan pemerintah memperhatikan beberapa faktor seperti upah minimum dan biaya hidup.

    Darmin mengatakan usulan perubahan batas PTKP masih belum dibahas di tingkat Kementerian Koordinator. Dia menuturkan pembahasan masih bersifat teknis di Kementerian Keuangan.

    Simak: Ini Alasan Besaran PTKP Dinaikkan

    Kementerian Keuangan terakhir kali menaikkan penghasilan tak kena pajak pada 2015. Angkanya naik 50 persen dibandingkan angka sebelumnya. PTKP naik dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun.

    VINDRY FLORENTIN

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.