Berbisnis Babi, Bank Muamalat Tolak Proposal Damai Debitur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta -PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. tak setuju dengan proposal perdamaian perusahaan peternakan PT Bintang Jaya Proteina Feedmil dan PT Sinka Sinye Agrotama (Sujaya Group). Proposal perdamaian itu merupakan upaya penyelesaian utang-piutang dalam proses restrukturisasi di pengadilan niaga. Alasan Bank Muamalat menolak proposal karena debiturnya tersebut berbisnis peternakan babi.

    Bank Muamalat Indonesia merupakan satu dari 22 kreditur dengan jaminan atau kreditur separatis yang memberikan suara dalam voting proposal perdamaian Sujaya Group di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hari ini, Rabu, 12 Juli 2017.

    Meski tidak setuju, Sujaya Group tetap lolos dari pailit. Pasalnya, 21 kreditur separatis lainnya menyatakan setuju dengan usulan Sujaya Group dalam menjadwalkan ulang pembayaran utang-utangnya. PT Bintang Jaya Proteina Feedmil dan PT Sinka Sinye Agrotama telah memanfaatkan waktu restrukturisasi utang selama 270 hari.

    Kurun tersebut merupakan waktu maksimal dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diatur dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur masuk dalam PKPU pada 18 Oktober 2016.

    Salah satu pengurus PKPU Djawoto Jowono mengatakan voting proposal perdamaian dihadiri oleh 22 kreditur separatis dan 97 kreditur konkuren. Suara kreditur separatis yang menyetujui proposal perdamaian telah mewakili 94,21 persen. Suara yang tidak setuju sejumlah 5,79 persen.

    Sementara itu, proposal perdamaian disetujui 100 persen oleh 97 kreditur konkuren yang hadir dalam pemungutan suara. Dengan begitu, hasil tersebut telah memenuhi syarat diterimanya proposal perdamaian sesuai dengan Pasal 281 huruf a dan b UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

    Meski Bank Muamalat tak setuju, mengacu hasil voting, akhirnya Sujaya Group lolos pailit. “Hasil ini akan kami serahkan kepada hakim pengawas untuk selanjutkan direkomendasikan kepada hakim pemutus,” tutur Djawoto. Sidang pengesahan atau homologasi akan digelar pada Senin, 17 Juli 2017.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.