Temuan BPK, Pansus Pelindo II Minta Kementerian Tanggung Jawab

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka. Tempo/Tony Hartawan

    Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (pansus) angket Pelindo II, Rieke Dyah Pitaloka, mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara harus bertanggung jawab atas hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. BPK baru saja merilis hasil investigasi terhadap proses perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT antara PT Pelindo II dan PT Hutchinson Port Holding (HPH).

    "Ada tanggung jawab Menteri BUMN, itu jelas," kata Rieke saat ditemui di Nusantara III, Kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

    Simak: BPK Temukan Kerugian Negara Rp 4,08 Triliun di Pelindo II

    Rieke menuturkan tidak mungkin keputusan besar terkait dengan aset negara, diputuskan tanpa melalui mekanisme RUPS. "Tidak ada juga di dalam rencana kerja perusahaan, bagaimana mungkin."

    Menurut Rieke dengan adanya temuan ini harusnya bisa memperkuat proses hukum masalah Pelindo II. Alasannya karena sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung bahwa yang berhak menilai kerugiann negara hanyalah BPK.

    Ketika ditanyakan mengenai kredibilitas hasil investigasi BPK di tengah masalah suap yang tenga merundung lembaga itu, Rieke menjawab bahwa setiap lembaga ada persoalan. Namun bukan berarti lembaga tersebut harus dihancurkan citranya.

    Simak: BPK: Ada Penyimpangan Kerja Sama Pelindo II dan Deutsche Bank

    Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan investigasi ini berjalan selama lebih dari 8 bulan. Setelah diserahkan kepada DPR, hasil investigasi ini akan dibahas oleh DPR dan DPR yang akan menyerahkan kepada aparat penegak hukumnya.

    Moermahadi menyatakan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan di Pelindo II, diduga sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan dengan tujuan memperpanjang perjanjian kerja sama dengan Hutchinson. "Caranya bertentangan dengan aturan yang berlaku."

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.