Gaet XL dan BTPN, NU Luncurkan Kartu Keanggotaan Digital

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wanita menujukkan kartu XL NUsantara di Kantor PBNU, Jakarta, 22 Mei 2017. XL NUsantara merupakan kartu identitas digital dalam bentuk SIM Card yang didalamnya sudah terintegrasi akun uang elektronik atau e-money yang memberikan akses layanan keuangan berbasis digital kepada semua anggota NU. Tempo/Tony Hartawan

    Seorang wanita menujukkan kartu XL NUsantara di Kantor PBNU, Jakarta, 22 Mei 2017. XL NUsantara merupakan kartu identitas digital dalam bentuk SIM Card yang didalamnya sudah terintegrasi akun uang elektronik atau e-money yang memberikan akses layanan keuangan berbasis digital kepada semua anggota NU. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Nahdlatul Ulama menggandeng PT XL Axiata dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (kominfo) meluncurkan kartu keanggotaan berbentuk sim card. Kartu ini akan terintegrasi ke layanan keuangan berbasis digital berbentuk yang bekerjasama dengan Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN).

    "Untuk mendorong inklusi keuangan dari kondisi saat ini sebesar 39 persen ke 75 persen pada tahun 2019,“ kata Menteri Kominfo Rudiantara pada peluncuran Pusat Komando dan Kartu Pintar Nusantara di Markas Pengurus Besar NU, Kramat, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2017.

    Baca: XL Axiata Perluas 4G LTE ke Kalimantan Barat

    Rudi berujar saat ini, berdasarkan survey, ada 170 juta orang yang memiliki minimal satu buah ponsel, 132 juta orang di antaranya memiliki akses ke internet. Namun, hanya 70 juta orang saja dari jumlah tersebut yang memiliki akses ke layanan keuangan atau perbankan.

    Menurut dia, sebagai organisasi dengan jumlah anggota sekitar 90 juta orang, anggota NU bisa jadi termasuk dalam puluhan juta orang yang belum menjangkau akses keuangan atau perbankan itu. "Sehingga kami mendukung Nahdliyin punya akses ke jasa keuangan atau perbankan," kata dia.

    Baca: XL Axiata Perkenalkan Paket Kuota Internet XL Home

    Dia berujar uji coba program ini akan dimulai pada bulan Juni 2017. Setelah jaringan tersedia, kata Rudi, pemilik kartu pintar Nusantara dapat mendaftarkan diri menggunakan kartu tanda pengenal elektronik (e-KTP). Nantinya, data e-KTP itu akan dicocokkan dengan data milik kementerian dalam negeri.

    "Kalau semuanya cocok nanti mendapat perlakuan khusus untuk mendapat akses jasa keuangan atau perbankan," ujarnya.

    Rudi berharap dengan adanya akses keuangan itu, taraf perekonomian anggota NU terutama yang berada di daerah-daerah dan kebanyakan adalah pengusaha kelas mikro dapat meningkat. "Sehingga dari, misalnya, tukang bakso dapat menjadi bandar bakso," kata dia.

    Ketua PB NU Said Aqil Siradj menyambut baik niatan itu. Dia berujar, meski punya potensi besar dan bersumbangsih terhadap perekonomian negara, organisasi yang dia pimpin jarang diperhatikan dengan benar oleh pemerintah. "Paket ekonomi sudah beberapa kali, warga NU tidak dapat apa-apa," kata dia.

    Oleh karena itu, kata dia, perlu kemitraan dan kerjasama yang jelas baik dari pemerintah maupun perbankan. "Selama ini kalau diberi amanah, NU pasti jujur dan dikerjakan dengan baik tanpa pamrih yang berlebihan," kata dia.

    Selain meluncurkan kartu keanggotaan pintar, NU juga meluncurkan pusat komando yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cabang-cabang NU se-Indonesia dan dapat melakukan siaran publik yang terhubung dengan berbagai media sosial.

    "Untuk mengajak masyarakat ke jalan Allah melalui siaran medsos yang viral dengan bantuan command center ini," ujar Said.

    CAESAR AKBAR | ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.