Di Hadapan Jokowi, Luhut Akui Biaya Logisitik Masih Jadi Masalah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menandatangani poster buku

    Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menandatangani poster buku "Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme" dalam peluncuran dan diskusi buku itu di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Maret 2017. Tempo/Rezki.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kemaritiman dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Dalam rapat koordinasi nasional hari ini, Luhut memberikan laporan mengenai capaian program-program prioritas di bidang kemaritiman, yang telah berjalan, di hadapan Presiden Joko Widodo, beberapa jajaran menteri yang bernaung di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman, serta pejabat daerah.

    Baca: Menko Maritim Luhut: Sampah Ancam Industri Wisata

    Menurut Luhut, sebelumnya, sejak era 1982 praktis tidak ada pemahaman kembali mengenai poros maritim. Padahal posisi Indonesia strategis karena terletak di antara dua benua, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

    “Baru kita sadari ternyata kita masih banyak bolong di sana-sini menyangkut hukum kemaritiman. Sebesar 75 persen wilayah Indonesia terdiri atas laut, tapi tidak punya batas laut hampir 54 ribu kilometer,” katanya saat memberikan pemaparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini, Jakarta Timur, Kamis, 4 Mei 2017.

    Baca: Kontribusi Sektor Maritim Capai 25 Persen pada 2027

    Luhut menuturkan, seusai Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, berbagai pembenahan terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perbaikan di bidang maritim. Adapun aturan presiden tersebut merupakan dokumen nasional sekaligus menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    Menyangkut pencapaian yang dilakukan, Luhut menyebutkan adanya penurunan waktu bongkar-muat di pelabuhan dari awalnya sekitar 6-7 hari, kini menjadi 3 hari. “Namun jujur kami akui biaya logistik masih menjadi masalah. Ini sedang kami selesaikan. Kami harap dalam kurun waktu tahun ini masalah cost atau dana pembiayaan di pelabuhan bisa diturunkan,” ujarnya.

    Menurut Luhut, pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar pemasukan negara. Pada 2019 mendatang, ia menargetkan pemasukan mencapai US$ 20 miliar dengan jumlah turis 20 juta. “Di kuartal ini, turis di beberapa wilayah melebihi target yang kita inginkan. Soal industri pariwisata, ada Danau Toba, Borobudur, penyelesaian lahan di Mandalika, semua tuntas,” katanya.

    Dalam hal pembangunan infrastruktur konektivitas kemaritiman di era Jokowi, Luhut menyebutkan hal pendanaan alat transportasi massal light rapid transit (LRT) Jabodebek tak lagi menemui masalah. “Sekarang pembangunannya sedang berjalan. Hanya pendanaan, tapi itu tak menjadi masalah,” ucapnya.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.