Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masa Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Diperpanjang  

image-gnews
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO/Arif Fadillah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan memperpanjang tenggat penyetoran surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak hingga 21 April 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perpanjangan itu untuk memberi kesempatan bagi peserta program amnesti pajak. "Agar peserta amnesti pajak masih punya waktu menyelesaikan SPT 2016," katanya di Kantor Wakil Presiden, Rabu, 29 Maret 2017.

Tenggat pelaporan SPT 2016 sebetulnya berakhir pada 31 Maret 2017. Batas waktu itu berbarengan dengan berakhirnya program amnesti pajak yang digeber pemerintah sejak 1 Juli 2016. Pemerintah memberlakukan program amnesti untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melaporkan harta dari 2015 ke belakang.

Baca: Perbaiki Peringkat Kemudahan Berbisnis, Ini Langkah Sri Mulyani

Menurut Sri Mulyani, pelaporan harta pada program amnesti pajak membutuhkan waktu dan prosedur. "Karena ini jangka waktunya sama dengan tenggat SPT pribadi, maka SPT pribadi bisa diperpanjang," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan penundaan tenggat penyampaian SPT berlaku untuk semua metode penyampaian, baik secara manual di kantor pajak maupun online lewat e-filing. Perpanjangan juga berlaku untuk semua wajib pajak, tidak hanya peserta amnesti pajak.

Simak: Kementerian Keuangan Tak Andalkan Lagi Sektor Migas

Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, kendati penyampaian SPT diundur, batas waktu pembayaran pajak penghasilan tetap paling lambat 31 Maret 2017. "Karena 31 Maret bersamaan dengan tenggat amnesti pajak juga," kata Suryo. Saat ini, metode penyampaian SPT tahunan bisa dilakukan secara manual, disampaikan via pos atau jasa pengiriman, atau secara online lewat e-filing, e-form, dan e-SPT.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan perpanjangan tenggat penyampaian SPT 2016 bukan disebabkan kepatuhan wajib pajak menyetor SPT masih rendah.

Simak: 54 Perusahaan Penerima Sertifikat Pengaman, Ini Kata Sucofindo

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, hingga Selasa lalu, baru 7,2 juta wajib pajak yang sudah menyetor SPT 2016. Sebanyak 5,9 juta wajib pajak menyampaikan SPT lewat e-filing. Padahal total wajib pajak yang harus menyetor SPT mencapai 22 juta. "Kami mengapresiasi masyarakat yang sudah banyak bermigrasi dari manual. Itu sangat praktis dan membuat beban kami berkurang," kata Yoga.

Yoga juga mengatakan, meski ada perpanjangan batas waktu pelaporan, pemerintah tetap berharap wajib pajak menyetor SPT sebelum 31 Maret. Pemerintah tidak ingin terjadi penumpukan pada detik-detik akhir tenggat.

Pelaporan SPT pada detik-detik akhir sebelum tenggat memang sudah menjadi tren. Tahun lalu, misalnya, ada tiga juta wajib pajak yang baru menyetor SPT 2015 pada empat hari terakhir. Total wajib pajak yang menyetor SPT 2015 pada tahun lalu hanya 8,6 juta.

AMIRULLAH SUHADA | GHOIDA RAHMAH | KHAIRUL ANAM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

10 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.


Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

11 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

1 hari lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.