TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap perumahan masih minim. Menurut dia, hanya sekitar 40 persen masyarakat yang mampu membeli rumah tanpa intervensi pemerintah atau melalui pendapatannya sendiri.
Sedangkan 40 persen di bawahnya lagi hanya mampu membeli tapi perlu subsidi dari pemerintah. "Sedangkan 20 persen di bawahnya lagi bahkan tidak mampu membeli tanpa bantuan yang sangat substansial dari pemerintah. Itu adalah fakta dari peta daya beli masyarakat Indonesia dalam perumahan," ucap Sri Mulyani saat menyampaikan keynote dalam acara Investor Gathering 2017 di Hotel Borobudur, Senin, 27 Maret 2017.
Di sisi lain, ujar dia, kebutuhan rumah di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu karena urbanisasi dan populasi di perkotaan yang semakin tinggi, meski kebutuhan akan rumah belum dapat dipenuhi sepenuhnya.
Menurut Sri Mulyani, setiap tahun di Indonesia membutuhkan 800 ribu-1 juta rumah. Namun kebutuhan itu hanya mampu dipenuhi pihak swasta sebanyak 40 persen dan intervensi pemerintah hanya 20 persen. "Maka sisanya diperoleh secara informal oleh swadaya masyarakat sendiri. Ini yang menjadi persoalan yang harus dipecahkan," tuturnya.
Meski gembira kembali ke Tanah Air dan telah tujuh bulan menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani mengaku belum melihat secara detail permasalahan perumahan. Hal itu karena banyak pekerjaan rumah mendesak yang harus ia benahi, salah satunya mengembalikan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta membuat APBN 2016 menjadi sustainable.
"Jadi APBN sebagai instrumen fiskal masih harus menjadi perhatian. Jadi perhatian saya menjelang delapan bulan menjabat adalah bagaimana mendaratkan APBN kita agar cukup aman sehingga menjadi instrumen efektif," katanya. "Dengan instrumen APBN, kami harap bisa mendorong kebutuhan perumahan yang besar."
DESTRIANITA
