TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan sengketa lahan mass rapid transit (MRT) membuat tenggat penyelesaian proyek ini mundur. MRT, yang sedianya bisa digunakan secara komersial berbarengan dengan Asian Games Jakarta 2018, kini ditargetkan rampung pada 2019.
"(Pada) 1 Maret 2019 baru bisa beroperasi penuh," kata Bambang di lokasi pembangunan MRT, Senin, 21 Maret 2017.
Namun, menurut Bambang, lantaran masuk program prioritas nasional, masalah dalam proyek MRT tidak akan berlarut-larut. Pemerintah, kata dia, memberikan dukungan politik dan finansial terhadap proyek ini.
Bambang mengklaim pembengkakan nilai proyek hingga Rp 2,5 triliun untuk pembebasan lahan di 34 bidang tanah di Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Haji Nawi, dan Blok A tak lagi menjadi penghambat. "Masalah itu segera diselesaikan bersamaan dengan pembahasan fase II," ujar dia.
Baca: Pembiayaan LRT Jabodebek Diputuskan tanpa APBN
Pemerintah, kata Bambang, sedang menjajaki pembiayaan pembangunan fase II Bundaran Hotel Indonesia-Ancol dengan Japan International Corporation Agency (JICA). Bambang mengatakan ada upaya percepatan negosiasi dengan JICA supaya MRT fase kedua dapat dikerjakan pada 2018.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar memastikan pembangunan fase I tidak lagi terhambat masalah lahan. Dia memperkirakan, hingga akhir 2017, pembangunan fisik proyek ini bisa menyentuh 93 persen. Saat ini, pembangunan 13 stasiun yang berjarak 16,5 kilometer tersebut baru 66 persen. “Perlu waktu hingga satu tahun menguji coba sekalian menunggu kereta selesai dirakit,” ucapnya.
Baca: Pemerintah Atur Taksi Online Tak Seenaknya Naikkan Tarif
William juga mengklaim 16 rangkaian kereta, yang masing-masing terdiri atas enam gerbong, sedang dalam proses perakitan di Jepang. MRT Jakarta, kata dia, juga sedang mengkaji ulang target penumpang. Menurut William, survei beberapa tahun yang menargetkan MRT bisa mengangkut 173 ribu penumpang masih bisa diubah dan ditingkatkan. "Kalau penumpang semakin banyak, harga tiket yang berasal dari subsidi pemerintah bisa diturunkan," kata William.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan terlambatnya pembangunan fase pertama tak terulang lagi dalam pembangunan fase kedua. Selain mengandalkan dana dari Jepang, Jokowi meminta PT MRT dan pemerintah DKI Jakarta kreatif mencari pendanaan lain. "Jangan sampai pusing karena anggaran," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
ANDI IBNU | DENIS RIANTIZA
