Jumat, 18 Agustus 2017

Pembiayaan LRT Jabodebek Diputuskan tanpa APBN  

Selasa, 21 Maret 2017 | 10:35 WIB
Proyek light rail transit atau LRT sedang dikerjakan dan ditargetkan beroperasi Maret 2019. IMAM SUKAMTO

Proyek light rail transit atau LRT sedang dikerjakan dan ditargetkan beroperasi Maret 2019. IMAM SUKAMTO.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah menugasi PT KAI (Persero) sebagai investor proyek kereta ringan (light rail transit) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Pemerintah ingin proyek-proyek di Jawa tidak murni menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Kalau pakai APBN saja, seperti enggak canggih begitu. Elementer sekali,” ucap Budi kepada Tempo, Senin, 20 Maret 2017.

Menurut Budi, skema penugasan badan usaha milik negara untuk mengerjakan proyek strategis akan menyelesaikan keterbatasan dana pemerintah selama ini. Megaproyek kereta ringan Jabodebek semula akan dibiayai dengan APBN. Namun rencana itu urung karena kebutuhannya mencapai Rp 23 triliun. “Kami harus menarik swasta atau BUMN.”

Baca: DPR: Pemerintah Keluarkan Rekomendasi Ekspor Freeport

LRT Jabodebek yang rencananya bakal melintasi rute Cibubur-Cawang, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Dukuh Atas (tahap pertama) saat ini baru terbangun 12 persen. Padahal Presiden Joko Widodo telah meresmikan pembangunannya pada September 2015. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan duit pemerintah.

Awalnya, ujar Budi, pemerintah menugasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk menggarap proyek itu. Tapi skema itu dinilai lucu lantaran Adhi malah mendapat penyertaan modal negara (PMN) untuk menggarapnya. “Pemerintah harus konsisten. PMN BUMN itu untuk investasi,” tuturnya.

Kini, kata Budi, pemerintah sudah menemukan formula untuk melanjutkan megaproyek tersebut, yaitu menugasi PT KAI menjadi investor proyek. Penugasan akan dituangkan dalam revisi peraturan presiden tentang percepatan proyek LRT Jabodebek. “Sudah finalisasi. Tinggal tanda tangan Presiden Jokowi. Pekan ini insya Allah terbit,” ucap Budi.

Baca: Perairan Rusak Karena Tambang, Ini Aksi Menteri Susi

Budi berujar, peraturan presiden itu juga akan memuat kewajiban pemerintah mengucurkan PMN kepada KAI buat modal investasi. Pemerintah berencana mengucurkan dana Rp 5,6 triliun pada 2017 dan 2018. “Turunnya bertahap.”

Dana itu untuk membantu KAI memenuhi kekurangan modal proyek yang jumlah totalnya mencapai Rp 23 triliun. KAI juga akan mencari pinjaman dari lembaga keuangan. “Setelah ter-leverage dengan PMN, KAI bisa cari pinjaman. Jadi biaya Rp 23 triliun bisa terpenuhi semua.”

KHAIRUL ANAM

 





Grafis

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Cara Salat di Negara Luar Angkasa Asgardia

Warga muslim di Asgardia tetap dapat melaksanakan ibadah salat di luar angkasa, bagaimana tata cara yang dianjurkan?