TEMPO.CO, Jakarta - Perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena hari ini. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia berupaya hal itu segera diwujudkan.
"Ini kan belum mulai. Kami akan duduk bersama dengan pihak Sri Lanka untuk segera menyusun langkah-langkahnya," ucap Enggar saat dicegat di Istana Kepresidenan seusai pertemuan bilateral Indonesia-Sri Lanka, Rabu, 8 Maret 2017.
Enggar berujar, ada berbagai alasan Indonesia dan Sri Lanka bersepakat membahas free trade agreement. Salah satunya bisa menekan harga barang, baik yang masuk dari Indonesia maupun sebaliknya.
Menurut Enggar, barang yang masuk dari Indonesia ke Sri Lanka selama ini terbatas atau belum maksimal karena tarif atau bea yang tinggi. Padahal Indonesia memiliki keunggulan dalam komoditas atau barang yang masuk Sri Lanka.
Beberapa produk Indonesia yang telah masuk Sri Lank adalah tembakau untuk pembuatan rokok, makanan, minuman, mobil, dan masih banyak lagi. Adapun Indonesia sudah surplus ke Sri Lanka hingga US$ 200 juta. "Hambatan tarifnya cukup besar. Harganya tinggi karena belum ada perjanjian, kan. Ya, ini membuka pasar baru," tutur Enggar.
Perihal kapan free trade agreement itu bisa terwujud, Enggar belum bisa memberikan target pasti. Ia hanya mengatakan hal itu diupayakan bisa terwujud tahun ini.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berujar, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada sejumlah menteri untuk menindaklanjuti free trade agreement dengan Sri Lanka. Presiden Jokowi, misalnya, meminta Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan berkunjung ke Sri Lanka pada April atau Mei 2017.
Menteri Retno menyatakan pemerintah akan membahas mengenai item-item usulan dari dua pemerintah tersebut. “Sifatnya satu-satu, ya," ucapnya.
ISTMAN M.P.
