Jonan Minta Freeport Tak Alergi dengan Aturan Divestasi  

Menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjalani pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 14 Oktober 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meminta PT Freeport Indonesia tak alergi dengan ketentuan divestasi hingga 51 persen seperti yang tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya (KK) pertama antara Freeport dan pemerintah.

Menurut Jonan, memang ada perubahan ketentuan divestasi dalam KK pada 1991, yaitu menjadi 30 persen. "Namun, divestasi 51 persen adalah aspirasi rakyat Indonesia yang ditegaskan oleh Bapak Presiden," katanya seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Februari 2017.

Menurut Jonan, Presiden Joko Widodo ingin agar Freeport dapat bermitra dengan pemerintah. Hal itu dimaksudkan agar jaminan kelangsungan usaha Freeport di Indonesia dapat berjalan dengan baik. "Dan rakyat Indonesia serta rakyat Papua khususnya juga ikut menikmati sebagai pemilik tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia," ujarnya.

Terkait wacana Freeport untuk membawa persoalan tersebut ke arbitrase, Jonan menilai, hal itu merupakan langkah hukum yang menjadi hak siapa pun, termasuk Freeport. Pada dasarnya, menurut Jonan, pemerintah tidak ingin berhadapan dengan siapa pun secara hukum. "Karena apa pun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," tuturnya.

Namun, Jonan menambahkan, upaya arbitrase tersebut merupakan langkah yang jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat untuk menekan pemerintah. "Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata," ujarnya.

Dalam keterangan tertulis itu juga, Jonan menyatakan Freeport menolak perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Padahal, sesuai hasil pembahasan Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan dan Freeport, pemerintah telah memberikan hak yang sama dalam IUPK dengan yang ada dalam KK.

Jonan berujar, hak yang sama tersebut diberikan kepada Freeport selama masa transisi perundingan stabilitas investasi dan perpajakan, yakni enam bulan sejak IUPK diterbitkan oleh pemerintah. "Namun, Freeport menyatakan tetap menolak IUPK dan menuntut KK tetap berlaku," kata Jonan.

Menurut Jonan, Freeport juga telah mengajukan rekomendasi ekspor pada 16 Februari lalu dengan menyertakan pernyataan komitmennya untuk membangun smelter. Sesuai IUPK yang telah diterbitkan, Kementerian ESDM lalu menerbitkan rekomendasi ekspor untuk Freeport pada 17 Februari. "Menurut informasi yang beredar, Freeport juga menolak rekomendasi ekspor tersebut," ujarnya.

Jonan berharap, kabar penolakan rekomendasi ekspor itu tidak benar karena pemerintah mendorong Freeport agar tetap melanjutkan usahanya dengan baik sembari merundingkan persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan izin. "Yang akan dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal."

Hingga berita ini dimuat, Freeport belum memberi tanggapan. “Saya tidak berwenang memberi jawaban,” tutur Senior Communications Officer, Media Relations and Engagement PT Freeport Indonesia, Andre Sebastian saat dihubungi Tempo pada Ahad, 19 Februari 2017.

Andre menjelaskan ia tak memiliki kewenangan untuk mengomentari pernyataan Menteri Jonan sebelumnya. “Yang jadi juru bicara itu Pak Riza. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke beliau,” kata Andre menambahkan. Ia lalu menyarankan agar Tempo menghubungi Riza Pratama.

Tapi Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, tak kunjung merespons konfirmasi dari Tempo. Nada dering ke nomor ponselnya yang semula berbunyi dan menandakan panggilan tersambung, kemudian terputus.

Begitu juga dengan pesan pendek yang dikirimkan ke nomor Whatsapp-nya tak kunjung dibalas. Pesan hanya menunjukkan centang biru, tanda telah dibaca. Riza juga tak membalas pesan pendek yang dikirim Tempo melalui SMS.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | AVIT HIDAYAT






Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

2 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

4 hari lalu

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Ignasius Jonan dan Dua Tokoh Senior Indonesia Dapat Penghargaan dari Jepang

29 hari lalu

Ignasius Jonan dan Dua Tokoh Senior Indonesia Dapat Penghargaan dari Jepang

Ignasius Jonan, Akbar Tandjung dan Sjarifuddin Hasan menerima penghargaan dari Jepang atas kontribusi mereka dalam memperkuat kerja sama.


Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

8 Oktober 2022

Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir dengan rencana perpanjangan kontrak Freeport itu.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

4 Oktober 2022

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Menteri ESDM Ungkap BBM Berpotensi Turun Harga, Kenali Profil Arifin Tasrif

10 September 2022

Menteri ESDM Ungkap BBM Berpotensi Turun Harga, Kenali Profil Arifin Tasrif

Arifin Tasrif saat ini menjabat Menteri ESDM di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Saat kenaikan harga BBM sosoknya tak kerap muncul. Ini profilnya.


Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa di Malang Terbakar

5 September 2022

Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa di Malang Terbakar

Demo tolak kenaikan BBM di Malang diwarnai insiden seorang mahasiswa terbakar saat aksi membakar karet ban.


Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

1 September 2022

Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

Jokowi mengaku senang karena 99 persen dari total karyawan yang mengendalikan teknologi ini asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua.


Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

1 September 2022

Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

Jokowi sudah menyampaikan bahwa hari ini dirinya akan melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining tersebut.


Jokowi Ingin Papua Jadi Provinsi Olahraga

31 Agustus 2022

Jokowi Ingin Papua Jadi Provinsi Olahraga

Melihat bakat-bakat muda di Papua, Jokowi menginginkan agar penggemblengan bakat olahraga itu sudah dimulai sejak dini.