TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan beberapa proyek strategis nasional (PSN) baru. Apabila disetujui, proyek-proyek itu akan dimasukkan ke dalam daftar PSN dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Menurut Budi, proyek yang diusulkan terdiri dari proyek kanal atau inland waterways Cikarang Bekasi Laut, proyek kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta koridor east-west, proyek kereta api Yogyakarta-Kulon Progo, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, dan proyek kereta api di Medan.
Baca:
ESDM Terima 349 Aduan Terkait Pemberian Subsidi Listrik
Musim Hujan, Pemerintah Masih Tahan Harga Cabai
Budi berujar, proyek-proyek usulan tersebut belum semuanya disetujui untuk dimasukkan ke dalam daftar PSN. "Ada yang mesti melengkapi FS (feasibility study)," kata Budi saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.
Untuk skema pembiayaan proyek-proyek itu, menurut Budi, beraneka ragam. Salah satu skema yang akan dipakai, kata Budi, adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). "Kombinasi lah. Tapi kalau masih (usulan) begini, kami belum tahu detail daya dukungnya seperti apa," tuturnya.
Simak:
Subsidi Listrik Dicabut, Dirjen: PLN Tak Dirugikan
Tiga Nama Diusulkan Dirut Pertamina, Rini: Belum Diputuskan
Budi mengaku kementeriannya belum menghitung total kebutuhan investasi untuk membangun proyek-proyek yang diusulkannya tersebut. Namun, dia tak menutup kemungkinan dibukanya kerjasama dengan pihak asing untuk membiaya proyek-proyek itu. "Ada MRT dan inland waterways," katanya.
Pemerintah akan menambah 44 proyek strategis nasional (PSN) baru. Nantinya, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN direvisi untuk menambahkan proyek-proyek itu.
Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo berujar, ada 117 proyek usulan kementerian dan lembaga serta 13 proyek usulan badan usaha milik negara dan daerah. Dari jumlah itu, 78 proyek telah lengkap dokumennya.
Namun, menurut Wahyu, terdapat 44 proyek yang sudah pasti akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo setelah dikaji dengan kriteria-kriteria lain selain dari kelengkapan dokumen. "Tapi dalam rapat berkembang 12 proyek yang berpotensi ditambahkan. Akan dikaji minggu depan," katanya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
