Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyebab Mutiara Air Laut Indonesia Dinilai Rendah

Kalung mutiara yang dijual di pameran Indonesian Pearl Festival di Grand Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Kalung mutiara yang dijual di pameran Indonesian Pearl Festival di Grand Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia termasuk salah satu negara produsen mutiara air laut terbesar di dunia. Namun kualitasnya terus menurun sehingga tidak memiliki posisi kuat di pasar internasional.

Baca: 2019, Tarif Pajak Penghasilan Diprediksi Turun

Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Internasional Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi) Raditya Poernomo mengatakan kualitas mutiara lokal mengalami penurunan dalam 10-20 tahun terakhir. Hal ini membuat valuasi komoditas laut itu ikut tertekan.

Saat ini, sebagian besar mutiara air laut yang dihasilkan di Indonesia memiliki kualitas B, C, dan D. Adapun kualitas A paling banyak hanya 5% dari total produksi. Berdasarkan data Asbumi, produksi mutiara nasional berkisar 5,4 ton—7,5 ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 45% diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Hong Kong, Australia, Singapura, dan China.

Tetapi, banyak dari mutiara itu yang dijual kembali ke Indonesia setelah diolah di negara tersebut. Menurut dia, tidak banyak masyarakat Indonesia yang berminat membeli atau menggunakan mutiara air laut dari laut sendiri karena menganggapnya barang murahan.

Padahal, mutiara air laut dari Indonesia, seperti South Sea Pearl, memiliki pasar besar di luar negeri. “Perlu edukasi kepada semua pihak mengenai pentingnya mutiara air laut kita, pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta menjaga lingkungan karena ini terkait dengan alam,” ujar Raditya seusai forum diskusi di Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.

Baca: Ini Perbandingan Pajak Penghasilan Indonesia dan Negara Lain

Asbumi khawatir jika pemerintah tidak cepat bertindak maka Indonesia akan tertinggal dari negara penghasil mutiara lain, yang pajak dan regulasinya lebih mendukung. Apalagi, jika negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina mengembangkan budidaya mutiara air laut dengan menarik konsultan yang pernah bekerja di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Munculnya anggapan bahwa mutiara merupakan barang murahan turut disebabkan oleh banyaknya mutiara berkualitas rendah, baik yang dari Indonesia maupun impor, yang beredar di masyarakat. Adapun harga rata-rata mutiara berkualitas baik di pasar internasional pada 2015 di kisaran US$42-US$45 per gram, yang mana tiap mutiara beratnya rata-rata 2 gram.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prananto menyatakan sebagai negara produsen Indonesia harus memiliki kekuatan untuk mengatur harga dan pasokan. “Saat ini, banyak mutiara kita dikirim ke Jepang, kemudian dikirim lagi ke China, AS, dan negara lainnya. Ironisnya, Indonesia belum memiliki bargaining power sebagai produsen karena sistem distribusinya dikelola dan dikendalikan oleh pedagang mutiara Jepang,” terang dia.

Baca: 2017, Harga Biijih Besi Diprediksi Naik 11,3 Persen

Oleh karena itu, indeks atau standar harga mutiara dinilai perlu. Sebagian besar mutiara air laut Tanah Air berasal dari Papua, Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Flores, dan Lampung. Kepala Sub Direktorat Perbenih an Ikan Laut Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Per ikanan (KKP) Rokhmad M Rofiq mengakui kemampuan Indonesia dalam budidaya mutiara air laut belum baik.

Permasalahan lain, masih tumpang tindihnya kawasan budidaya mutiara dengan produk perikanan, sulit mendapatkan benih atau induk unggul, serta belum maksimalnya  kemitraan antara pembudidaya dan instansi terkait atau masyarakat setempat. Selain itu, ada pula indikasi mengenai perbedaan kode di dokumen ekspor sehingga tidak tercatat di ekspor Indonesia tapi masuk dalam catatan impor negara tujuan.

Untuk meningkatkan bargaining position di pasar internasional, pemerintah menyatakan telah melakukan sejumlah upaya seperti menyelenggarakan pearl festival sejak 3-4 tahun terakhir. “Memang harus kita tarik pelan-pelan ke Indonesia,” tutur dia.

BISNIS.COM

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Langkah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut Banjir Kritik, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan

20 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Langkah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut Banjir Kritik, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi sejumlah kritik atas keputusan Presiden Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut.


Trenggono: Pengelolaan Ruang Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat

20 hari lalu

Trenggono: Pengelolaan Ruang Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ruang laut adalah inti atau core dalam pembangunan kelautan dan perikan


Perubahan Iklim di Riau, Perkumpulan Elang: Pentingnya Menekan Emisi Gas Rumah Kaca

46 hari lalu

Perkumpulan Elang selenggarakan diskusi
Perubahan Iklim di Riau, Perkumpulan Elang: Pentingnya Menekan Emisi Gas Rumah Kaca

Persoalan perubahan iklim kini menjadi masalah besar di Riau. Perkumpulan Elang lakukan diskusi seberapa pentingnya menekan emisi gas rumah kaca.


Bahaya Penggunaan Potasium Untuk Menangkap Ikan

16 Maret 2023

Sejumlah orang dari kelompok etnis Hezhe menangkap ikan di Danau Timur yang berlokasi di Kota Fuyuan, Provinsi Heilongjiang, China timur laut, pada 11 Januari 2023. (Xinhua/Wang Jianwei
Bahaya Penggunaan Potasium Untuk Menangkap Ikan

Potasium merupakan racun yang biasa digunakan oknum nelayan menangkap ikan, potas memiliki sejumlah efek negatif pada ikan


Kementerian Kelautan dan Perikanan Gelar Pelatihan Wirausaha Gratis untuk 100 Orang, Cek Kriterianya

16 Maret 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan acara Bincang Bahari spesial akhir tahun di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta, Senin, 26 Desember 2022. TEMPO/Defara
Kementerian Kelautan dan Perikanan Gelar Pelatihan Wirausaha Gratis untuk 100 Orang, Cek Kriterianya

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan pelatihan wirausaha gratis untuk 100 orang. Berikut kriteria pendaftar.


Amankan Sektor Perikanan dari Ancaman Resesi Global, Begini Strategi KKP

21 Februari 2023

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto (kedua dari kiri) bersama Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP Erwin Dwiyana (paling kiri), Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID Food Dirgayuza (tengah), Asistance Vice President Goverment Program, Division of Small Business and Program BNI Chandra Bagus Sulistyo (kedua kiri), dan - Chief Sustainability Officer Aruna Utari Octavianty (paling kanan) dalam Talkshow Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (21/2/2023). Talkshow rutin yang digelar KKP itu mengupas peta sektor kelautan dan perikanan di tengah isu resesi.
Amankan Sektor Perikanan dari Ancaman Resesi Global, Begini Strategi KKP

Ketika ada masalah di pasar tujuan utama, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuka pasar baru


KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

5 Februari 2023

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, saat meninjau pemasangan papan pemberitahuan penghentian sementara proyek reklamasi di Kepulaua Riau. (ANTARA/HO-Humas Ditjen PSDKP)
KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

Penghentian dua proyek reklamasi ini disebutkan langkah tegas KKP menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru.


Cara ESDM Tingkatkan Daya Saing Tenaga Lokal Agar Tak Kalah dengan Asing

1 Februari 2023

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan keterangan bersama Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Presiden Jokowi akan memberikan insentif hingga Rp 5 triliun untuk kendaraan listrik, dari mobil, motor, hingga bus. Insentif diberikan karena Jokowi melihat kebijakan seperti ini sudah dilakukan oleh semua negara di dunia, terutama di Eropa. TEMPO/Subekti.
Cara ESDM Tingkatkan Daya Saing Tenaga Lokal Agar Tak Kalah dengan Asing

ESDM fokus meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (TKI) di sektor ESDM agar tak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).


Dirut Tempo Beberkan 7 Isu Krusial dalam RUU Daerah Kepulauan, Mulai SDA hingga Tenaga Kerja

31 Januari 2023

Tempo bersama Forum Daerah Kepulauan menggelar diskusi bertajuk Memantapkan Arah RUU Daerah Kepulauan. Dalam acara ini, Dirut Tempo Media Group Arif Zulkifli menyampaikan tujuh isu krusial dalam RUU Daerah Kepulauan yang hingga kini belum disahkan. TEMPO/Riri Rahayu
Dirut Tempo Beberkan 7 Isu Krusial dalam RUU Daerah Kepulauan, Mulai SDA hingga Tenaga Kerja

Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli alias Azul menyebut ada tujuh urusan krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.


Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

31 Januari 2023

Walhi menggelar acara Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. (Foro: Tempo/Erwin Z)
Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

Walhi juga melihat di tahun-tahun politik, penerbitan izin selalu meningkat.