Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyebab Mutiara Air Laut Indonesia Dinilai Rendah

image-gnews
Kalung mutiara yang dijual di pameran Indonesian Pearl Festival di Grand Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Kalung mutiara yang dijual di pameran Indonesian Pearl Festival di Grand Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia termasuk salah satu negara produsen mutiara air laut terbesar di dunia. Namun kualitasnya terus menurun sehingga tidak memiliki posisi kuat di pasar internasional.

Baca: 2019, Tarif Pajak Penghasilan Diprediksi Turun

Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Internasional Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi) Raditya Poernomo mengatakan kualitas mutiara lokal mengalami penurunan dalam 10-20 tahun terakhir. Hal ini membuat valuasi komoditas laut itu ikut tertekan.

Saat ini, sebagian besar mutiara air laut yang dihasilkan di Indonesia memiliki kualitas B, C, dan D. Adapun kualitas A paling banyak hanya 5% dari total produksi. Berdasarkan data Asbumi, produksi mutiara nasional berkisar 5,4 ton—7,5 ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 45% diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Hong Kong, Australia, Singapura, dan China.

Tetapi, banyak dari mutiara itu yang dijual kembali ke Indonesia setelah diolah di negara tersebut. Menurut dia, tidak banyak masyarakat Indonesia yang berminat membeli atau menggunakan mutiara air laut dari laut sendiri karena menganggapnya barang murahan.

Padahal, mutiara air laut dari Indonesia, seperti South Sea Pearl, memiliki pasar besar di luar negeri. “Perlu edukasi kepada semua pihak mengenai pentingnya mutiara air laut kita, pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta menjaga lingkungan karena ini terkait dengan alam,” ujar Raditya seusai forum diskusi di Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.

Baca: Ini Perbandingan Pajak Penghasilan Indonesia dan Negara Lain

Asbumi khawatir jika pemerintah tidak cepat bertindak maka Indonesia akan tertinggal dari negara penghasil mutiara lain, yang pajak dan regulasinya lebih mendukung. Apalagi, jika negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina mengembangkan budidaya mutiara air laut dengan menarik konsultan yang pernah bekerja di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Munculnya anggapan bahwa mutiara merupakan barang murahan turut disebabkan oleh banyaknya mutiara berkualitas rendah, baik yang dari Indonesia maupun impor, yang beredar di masyarakat. Adapun harga rata-rata mutiara berkualitas baik di pasar internasional pada 2015 di kisaran US$42-US$45 per gram, yang mana tiap mutiara beratnya rata-rata 2 gram.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prananto menyatakan sebagai negara produsen Indonesia harus memiliki kekuatan untuk mengatur harga dan pasokan. “Saat ini, banyak mutiara kita dikirim ke Jepang, kemudian dikirim lagi ke China, AS, dan negara lainnya. Ironisnya, Indonesia belum memiliki bargaining power sebagai produsen karena sistem distribusinya dikelola dan dikendalikan oleh pedagang mutiara Jepang,” terang dia.

Baca: 2017, Harga Biijih Besi Diprediksi Naik 11,3 Persen

Oleh karena itu, indeks atau standar harga mutiara dinilai perlu. Sebagian besar mutiara air laut Tanah Air berasal dari Papua, Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Flores, dan Lampung. Kepala Sub Direktorat Perbenih an Ikan Laut Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Per ikanan (KKP) Rokhmad M Rofiq mengakui kemampuan Indonesia dalam budidaya mutiara air laut belum baik.

Permasalahan lain, masih tumpang tindihnya kawasan budidaya mutiara dengan produk perikanan, sulit mendapatkan benih atau induk unggul, serta belum maksimalnya  kemitraan antara pembudidaya dan instansi terkait atau masyarakat setempat. Selain itu, ada pula indikasi mengenai perbedaan kode di dokumen ekspor sehingga tidak tercatat di ekspor Indonesia tapi masuk dalam catatan impor negara tujuan.

Untuk meningkatkan bargaining position di pasar internasional, pemerintah menyatakan telah melakukan sejumlah upaya seperti menyelenggarakan pearl festival sejak 3-4 tahun terakhir. “Memang harus kita tarik pelan-pelan ke Indonesia,” tutur dia.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah-DPR Sepakati Naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Ada Penguatan Sanksi

16 jam lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah-DPR Sepakati Naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Ada Penguatan Sanksi

Pemerintah, DPR dan DPD menyepakati naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.


KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

16 jam lalu

Awak kapal pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 01 memantau Kapal MV VOX MAXIMA berbendera Belanda yang mengangkut pasir laut di Perairan Teluk Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dan memeriksa satu kapal hisap pasir laut yang diduga melakukan aktivitas pengerukan pasir tanpa dilengkapi dengan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada kapal asing mengambil pasir di perbatasan laut Indonesia.


AKKP Wakatobi Beri Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Harap Jadi Rujukan Regional

9 hari lalu

Foto bersama seluruh peserta pelatihan pengelolaan kawasan konservasi perairan di AKKP Wakatobi saat kunjungan ke Desa Liya Togo. FOTO/Dok. CoE Wakatobi
AKKP Wakatobi Beri Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Harap Jadi Rujukan Regional

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi adalah kampus vokasional yang berada di bawah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Kepemimpinan Prabowo Subianto Diprediksi Utamakan Ekonomi Eksploitatif

12 hari lalu

Kepemimpinan Prabowo Subianto Diprediksi Utamakan Ekonomi Eksploitatif

Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan meneruskan cara-cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi eksploitatif.


Permudah Izin Pembudidaya, KKP Percepat Penghiliran Rumput Laut

23 hari lalu

Pemerintah Berambisi Dongkrak Produksi Rumput Laut Nasional Pada 2030
Permudah Izin Pembudidaya, KKP Percepat Penghiliran Rumput Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mempermudah perizinan pembudidayaan rumput laut. Untuk mempercepat penghiliran industri rumput laut.


KKP Optimistis Ikan Kaleng Indonesia Tembus Pasar Uni Eropa dan Amerika

24 hari lalu

Ilustrasi ikan kaleng. ANTARA/Prasetia Fauzani
KKP Optimistis Ikan Kaleng Indonesia Tembus Pasar Uni Eropa dan Amerika

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP optimistis ikan kaleng Indonesia tembus pasar Uni Eropa dan Amerika.


Ekonom Sebut Ekonomi Indonesia Terlalu Bergantung pada Sumber Daya Alam

27 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Ekonomi Indonesia Terlalu Bergantung pada Sumber Daya Alam

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kondisi ekonomi Indonesia dalam masalah karena terlalu tergantung pada sumber daya alam.


Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP

29 hari lalu

Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP

Media Center dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mulai dari ruang meeting, studio, hingga akses internet.


200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

30 hari lalu

Persawahan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang yang telah diuruk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Jumat, 10 Mei 2024. Foto: TEMPO/Ayu Cipta
200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

Sekitar 200 hektar tanah di Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, masuk dalam plotting lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

46 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.