Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyebab Mutiara Air Laut Indonesia Dinilai Rendah

image-gnews
Kalung mutiara yang dijual di pameran Indonesian Pearl Festival di Grand Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Kalung mutiara yang dijual di pameran Indonesian Pearl Festival di Grand Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia termasuk salah satu negara produsen mutiara air laut terbesar di dunia. Namun kualitasnya terus menurun sehingga tidak memiliki posisi kuat di pasar internasional.

Baca: 2019, Tarif Pajak Penghasilan Diprediksi Turun

Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Internasional Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi) Raditya Poernomo mengatakan kualitas mutiara lokal mengalami penurunan dalam 10-20 tahun terakhir. Hal ini membuat valuasi komoditas laut itu ikut tertekan.

Saat ini, sebagian besar mutiara air laut yang dihasilkan di Indonesia memiliki kualitas B, C, dan D. Adapun kualitas A paling banyak hanya 5% dari total produksi. Berdasarkan data Asbumi, produksi mutiara nasional berkisar 5,4 ton—7,5 ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 45% diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Hong Kong, Australia, Singapura, dan China.

Tetapi, banyak dari mutiara itu yang dijual kembali ke Indonesia setelah diolah di negara tersebut. Menurut dia, tidak banyak masyarakat Indonesia yang berminat membeli atau menggunakan mutiara air laut dari laut sendiri karena menganggapnya barang murahan.

Padahal, mutiara air laut dari Indonesia, seperti South Sea Pearl, memiliki pasar besar di luar negeri. “Perlu edukasi kepada semua pihak mengenai pentingnya mutiara air laut kita, pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta menjaga lingkungan karena ini terkait dengan alam,” ujar Raditya seusai forum diskusi di Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.

Baca: Ini Perbandingan Pajak Penghasilan Indonesia dan Negara Lain

Asbumi khawatir jika pemerintah tidak cepat bertindak maka Indonesia akan tertinggal dari negara penghasil mutiara lain, yang pajak dan regulasinya lebih mendukung. Apalagi, jika negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina mengembangkan budidaya mutiara air laut dengan menarik konsultan yang pernah bekerja di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Munculnya anggapan bahwa mutiara merupakan barang murahan turut disebabkan oleh banyaknya mutiara berkualitas rendah, baik yang dari Indonesia maupun impor, yang beredar di masyarakat. Adapun harga rata-rata mutiara berkualitas baik di pasar internasional pada 2015 di kisaran US$42-US$45 per gram, yang mana tiap mutiara beratnya rata-rata 2 gram.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prananto menyatakan sebagai negara produsen Indonesia harus memiliki kekuatan untuk mengatur harga dan pasokan. “Saat ini, banyak mutiara kita dikirim ke Jepang, kemudian dikirim lagi ke China, AS, dan negara lainnya. Ironisnya, Indonesia belum memiliki bargaining power sebagai produsen karena sistem distribusinya dikelola dan dikendalikan oleh pedagang mutiara Jepang,” terang dia.

Baca: 2017, Harga Biijih Besi Diprediksi Naik 11,3 Persen

Oleh karena itu, indeks atau standar harga mutiara dinilai perlu. Sebagian besar mutiara air laut Tanah Air berasal dari Papua, Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Flores, dan Lampung. Kepala Sub Direktorat Perbenih an Ikan Laut Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Per ikanan (KKP) Rokhmad M Rofiq mengakui kemampuan Indonesia dalam budidaya mutiara air laut belum baik.

Permasalahan lain, masih tumpang tindihnya kawasan budidaya mutiara dengan produk perikanan, sulit mendapatkan benih atau induk unggul, serta belum maksimalnya  kemitraan antara pembudidaya dan instansi terkait atau masyarakat setempat. Selain itu, ada pula indikasi mengenai perbedaan kode di dokumen ekspor sehingga tidak tercatat di ekspor Indonesia tapi masuk dalam catatan impor negara tujuan.

Untuk meningkatkan bargaining position di pasar internasional, pemerintah menyatakan telah melakukan sejumlah upaya seperti menyelenggarakan pearl festival sejak 3-4 tahun terakhir. “Memang harus kita tarik pelan-pelan ke Indonesia,” tutur dia.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MUI Sambut Izin Tambang Ormas Asalkan Dikelola dengan Baik

19 jam lalu

Logo MUI (Majelis Ulama Indonesia). mui.or.id
MUI Sambut Izin Tambang Ormas Asalkan Dikelola dengan Baik

MUI menilai pemberian izin tambang ormas oleh pemerintah memberi kesempatan kepada mereka agar mengelola sumber daya alam dengan baik.


5 Jenis Ikan yang Tidak Boleh Diburu, Termasuk Ikan Arwana dan Ikan Raja Laut

3 hari lalu

Ikan Arwana Emas. Wallpapertera.com
5 Jenis Ikan yang Tidak Boleh Diburu, Termasuk Ikan Arwana dan Ikan Raja Laut

Beberapa jenis ikan termasuk langka dan menjadi hewan yang dilindungi. Apa saja?


KKP Manfaatkan Penukaran Utang AS untuk Konservasi Terumbu Karang

6 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo. Dok. KKP
KKP Manfaatkan Penukaran Utang AS untuk Konservasi Terumbu Karang

Perjanjian pengalihan pembayaran utang untuk kegiatan konservasi terumbu karang dilakukan antara Kementerian Keuangan RI dengan Pemerintah AS.


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

12 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

14 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


RUU Konservasi Sumber Daya Alam Disahkan Hari Ini, Begini Poin Pengaturan Prioritas

18 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima berkas berisi pandangan akhir fraksi dari anggota Komisi IV Fraksi PKS Slamet (kanan) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU Konservasi Sumber Daya Alam Disahkan Hari Ini, Begini Poin Pengaturan Prioritas

Pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah rampung setelah lebih dari dua tahun menjalani proses pembahasan.


Peneliti TI Indonesia: Aspek Antikorupsi dalam Korporasi Tambang Masih Lemah

25 hari lalu

Tim Unit IV Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh yang dipimpin AKP Made Putra Yudistira mengamankan satu unit alat berat jenis ekskavator di lokasi tambang ilegal berupa galian C di Desa Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Senin, 24 Juni 2024. Foto: Polda Aceh
Peneliti TI Indonesia: Aspek Antikorupsi dalam Korporasi Tambang Masih Lemah

Penelitian Transparency International Indonesia menemukan fakta bahwa membuktikan bahwa aspek antikorupsi dalam korporasi tambang masih lemah.


KontraS: Kekerasan oleh Polisi di Sekor SDA dan Agraria Naik Dua Kali Lipat

25 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
KontraS: Kekerasan oleh Polisi di Sekor SDA dan Agraria Naik Dua Kali Lipat

KontraS mencatat setidaknya terdapat 52 peristiwa kekerasan dalam sektor SDA dan agraria yang dilakukan oleh pihak kepolisian


Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024, Ini Sebagian Prestasi Susi Pudjiastuti Saat Jadi Menteri

32 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024, Ini Sebagian Prestasi Susi Pudjiastuti Saat Jadi Menteri

Berpotensi masuk bursa Pilkada Jawa Barat pada 2024, prestasi Susi Pudjiastuti selama menjabat bisa jadi modal untuk memikat hati masyarakat.


Pemerintah-DPR Sepakati Naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Ada Penguatan Sanksi

43 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah-DPR Sepakati Naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Ada Penguatan Sanksi

Pemerintah, DPR dan DPD menyepakati naskah RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.