TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan penetapan harga eceran tertinggi untuk gula menjadi salah satu momen pembenahan industri agar komoditas ini tidak lagi membebani konsumen.
"Pada kondisi harga gula itu tidak normal atau terlalu tinggi, penetapan harga eceran tertinggi sudah seharusnya dilakukan. Jika tidak, makin memberatkan konsumen dan inflasi," kata Anton di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017.
Anton mengatakan saat ini industri gula di Indonesia memiliki dua kendala utama, yakni tidak terintegrasinya produksi gula di satu wilayah dan inefisiensi operasi pabrik gula lama. Kalau produksi gula dilakukan secara teringrasi seperti di Lampung, akan terjadi efisiensi. Persoalan timbul karena pabrik gula lama masih dioperasikan sedangkan pasokan tebu masih mengandalkan petani yang tersebar di banyak daerah.
Simak pula:
Kawasan T.B. Simatupang Tak Lagi Jadi Favorit Pebisnis
BKPM: Investasi Eropa di Indonesia Tembus Rp 172,9 Triliun
Reksadana Terbaru Indo Premier Rp 40.000 per Lot
Menurut Anton, untuk membuat iklim industri gula agar lebih ideal pemerintah perlu mempertimbangkan penjualan pabrik gula yang tidak efisien ke swasta dan mendirikan pabrik gula terintegrasi.
Belajar dari Thailand, dia melanjutkan, sebetulnya pabrik gula tidak memiliki perkebunan. Pemerintah kerjasama dengan petani tapi dalam satu area terkontrol sehingga transportasi dekat. Pemerintahnya pun menetapkan harga dasar pembelian dari petani. "Hasilnya, petani bergairah, pabrik pun bagus kualitasnya," ucap Anton.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti memastikan pihaknya melakukan upaya efisiensi dari proses produksi hingga distribusi komoditas pangan agar tidak terjadi fluktuasi harga. Upaya efisiensi jalur distribusi tersebut akan dilakukan dengan bantuan koordinasi Kementerian Lembaga terkait, agar mata rantai distribusi yang terlalu panjang dan menjadi penyebab tingginya harga, bisa diputus.
"Saat ini, pembahasan tentang upaya mengefisienkan mata rantai produksi dan distribusi tersebut tengah dibahas bersama dengan Menko Perekonomian," ujar Tjahya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan juga siap melakukan koordinasi dengan BUMN, BUMD maupun swasta supaya persediaan komoditas bahan pangan pokok nasional tetap terjaga dan harganya stabil. "Pemerintah berkeinginan agar nantinya seluruh harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau masyarakat dan stabil," kata Tjahya.
Kementerian Perdagangan pun telah melakukan efisiensi produksi dan distribusi untuk menekan harga ke berbagai komoditas pangan seperti daging sapi, beras, bawang merah dan gula.
ANTARA
